Perusahaan Siber AS: Peretas China Telah Lama Menargetkan Negara-Negara Asia Tenggara, Termasuk Indonesia
logo

11 Desember 2021

Perusahaan Siber AS: Peretas China Telah Lama Menargetkan Negara-Negara Asia Tenggara, Termasuk Indonesia

Perusahaan Siber AS: Peretas China Telah Lama Menargetkan Negara-Negara Asia Tenggara, Termasuk Indonesia


GELORA.CO - Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan keamanan siber AS mengungkapkan hasil temuan mereka, bahwa para peretas China telah menargetkan entitas pemerintah dan sektor swasta di Asia Tenggara.

Dalam laporan yang dirilis pekan ini, Insikt Group – tim peneliti perusahaan keamanan siber Recorded Future – mengatakan bahwa sengketa wilayah Laut China Selatan “sangat mungkin merupakan pendorong lain aktivitas spionase siber China tersebut.”

Insikt mengatakan para peretas juga menargetkan negara-negara yang terkait dengan proyek dan negara-negara yang secara strategis penting bagi Belt and Road Initiative (BRI), masterplan infrastruktur global China.

Disebutkan bahwa Thailand, Filipina, Indonesia, dan Malaysia adalah target utama serangan.

Termasuk kantor perdana menteri Thailand dan tentara Thailand, angkatan laut Indonesia dan Filipina, majelis nasional Vietnam dan kantor pusat Partai Komunisnya, dan Kementerian Pertahanan Malaysia. Juga entitas di Laos dan Kamboja.

Para peneliti mengidentifikasi lebih dari 400 server korban yang berlokasi di Asia Tenggara telah disusupi oleh peretas yang menggunakan malware khusus seperti FunnyDream dan Chinoxy, selama sembilan bulan terakhir. Malware khusus itu diduga ditautkan ke aktor yang disponsori negara China, seperti dilaporkan oleh RFA.

April lalu, Pusat Kontrol Keamanan Siber Nasional Vietnam mengatakan sejumlah kementerian dan organisasi pemerintah telah menjadi sasaran ancaman persisten tingkat lanjut (APT) China, atau kelompok yang disponsori negara, yang disebut Goblin Panda (Cycldek).

Selain Cycldek, ada beberapa APT yang juga melakukan aktivitas spionase dunia maya dengan kampanye pengintaian dan phishing.

Kementerian Luar Negeri China tidak segera memberikan pernyataannya untuk mengomentari tuduhan itu. (rmol)