GELORA.CO -Partai Demokrat tidak mau mencampuri urusan Partai Gerindra yang menegur Fadli Zon usai menyinggung Presiden Jokowi terkait banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
Namun, Partai Demokrat menyebut kritikan Fadli Zon sebagai anggota dewan dilindungi konstitusi.
"Terkait dinamika yang terjadi di internal Partai Gerindra, kami tak mau mencampuri dan memberikan komentar karena itu urusan internal Partai Gerindra. Setiap partai punya mekanisme dan aturan main sendiri-sendiri sebagai pedoman," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, saat dihubungi, Senin (15/11/2021) malam.
Meski begitu, Kamhar menilai apa yang disampaikan Fadli Zon dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR beralasan dan berdasar. Dia menyebut sebagai anggota DPR, Fadli Zon wajib untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan kewajiban itu dilindungi oleh konstitusi.
"Namun jika melihat posisi Bang Fadli Zon sebagai anggota DPR RI dan apa yang menjadi isi pernyataannya, itu cukup berdasar dan beralasan. Sebagai anggota DPR beliau memiliki kewajiban konstitusional untuk memperjuangkan konstituennya dan menyuarakan aspirasi rakyat. Ini adalah perintah konstitusi dan dilindungi oleh konstitusi," ucapnya.
"Sebagai anggota DPR-RI pernyataan Bang Fadli Zon menunjukkan kelasnya sebagai politisi yang mengedepankan akal sehat, peka, dan peduli dengan penderitaan rakyat," lanjutnya.
Kamhar menegaskan wajar ketika banyak pihak yang mempertanyakan Jokowi yang memilih tampil menjajal Sirkuit Mandalika daripada menengok rakyatnya di Sintang yang tengah kesulitan akibat banjir. Terlebih, kata dia, ironisnya belum lama ini Jokowi berbicara terkait deforestasi di Indonesia menurun secara signifikan.
"Adalah wajar untuk mempertanyakan kepada siapa keberpihakan pemerintah, ketika di waktu yang bersamaan lebih memilih tampil menjajal Sirkuit Mandalika sementara di waktu yang bersamaan rakyat di Kalbar tengah kesusahan akibat banjir. Ironisnya, belum lama berselang Presiden Joko Widodo menyebut deforestasi di Indonesia menurun signifikan pada Sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa ke-76. Ini sanggahan nyata oleh alam," ujarnya.
"Tim Ahli Kepresidenan mestinya lebih cermat dalam menyiapkan bahan agar marwah presiden terjaga, tak terkesan lip service di forum internasional. Malah semakin ditegaskan oleh Gubernur Kalbar bahwa banjir di Sintang karena deforestasi," tuturnya.(detik)