GELORA.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang menjadi episentrum korupsi. Tidak heran apabila korupsi masih bercokol di Senayan sana.
Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menanggapi penangkapan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,
"Kewenangannya sangat besar. Salah satunya DPR memiliki hak budgeting, nah di sinilah berawal permainan anggaran dan korupsi itu mulai dan terjadi," kata Ujang saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin pagi (27/9).
Oleh karena itu, tertangkapnya Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin oleh KPK terkait kasus korupsi di Lampung Tengah, harusnya dijadikan momentum untuk mengevaluasi kinerja DPR RI. Termasuk evaluasi gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dari uang rakyat melalui APBN.
"Mestinya potong gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang ratusan juta itu," tegas dosen ilmu politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini.
Lebih lanjut, Ujang menilai wajar apabila rakyat Indonesia terus mengkritik DPR RI lantaran banyak yang korupsi. Padahal, uangnya berasal dari rakyat juga.
"Ini yang membuat rakyat menghujat DPR. Mencari anggota DPR yang memiliki jiwa pengabdi sulit, ada mungkin. Tapi sedikit. Kebanyakan memperkaya diri, keluarga, dan kelompoknya," pungkasnya.
Kasus korupsi di lingkungan Senayan mulai marak kembali. Setidaknya, dalam beberapa bulan terakhir anggota dewan yang terseret kasus korupsi, antara lain anggota DPR RI dari Partai Nasdem Hasan Aminuddin, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin. Teranyar, Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar Azis Syamsuddin.
Azis Syamsuddin menjadi orang yang kesekian kalinya sebagai pimpinan DPR RI yang terjerat kasus rasuah. Ada nama Ketua DPR RI Fraksi Golkar Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, yang keduanya menjabat pada pada tahun 2014. (RMOL)