GELORA.CO - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menyebutkan hak interpelasi yang digulirkan oleh PDIP dan PSI tidak hanya untuk meminta penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E, melainkan bermuatan politik.
"Bisa dilihat interpelasi ini adalah nafsu politik, bukan terkait hanya sekedar hak bertanya," ucap Rani di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/9/2021).
Selain itu, Rani juga menilai, rapat badan musyawarah (Bamus) DKI yang menyelipkan agenda penetapan jadwal rapat paripurna interpelasi Formula E pada Selasa besok (28/9) telah menyalahi tata tertib (Tatib) DPRD.
Pasalnya dalam undangan agenda Bamus, tidak terdapat poin pembahasan Formula E. Serta, Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi mengetuk palu jadwal interpelasi dengan tidak ada tanda tangan dari Wakil Ketua DPRD DKI.
Oleh sebab itu, Rani menganggap rapat paripurna yang akan membahas soal interpelasi Anies ilegal, dan menyayangkan Prasetyo menyalahi aturan untuk menetapkan jadwal rapat paripurna.
"Tapi minimal perlu ada mekanisme yang baik dan mekanisme sesuai aturan," tandas Rani.
Seperti diberitakan sebelumnya, tujuh fraksi yang terdiri dari Gerindra, Demokrat, PKS, Golkar, NasDem, PAN, dan PKB-PPP memutuskan untuk tidak menghadiri rapat paripurna pada Selasa, 28 September 2021. [indozone]