Sentil Yusril Ihza, Politikus Demokrat: Partainya Saja Hidup Segan Mati Tak Mau
logo

24 September 2021

Sentil Yusril Ihza, Politikus Demokrat: Partainya Saja Hidup Segan Mati Tak Mau

Sentil Yusril Ihza, Politikus Demokrat: Partainya Saja Hidup Segan Mati Tak Mau


GELORA.CO - Politikus Demokrat Muhammad Dhevy Bijak menyebut advokat sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra lupa akan jasa partainya.

Legislator DPR RI itu pun menjabarkan sejumlah fakta hubungan Yusril dengan partai berlambang Merci ini.

Seperti pada Pilkada tahun 2020 lalu anak Yusril, Yuri Kemal maju pada Pilkada Bangka Belitung dari rekomendasi Partai Demokrat.

Padahal pada saat itu rekomendasi dari Partai Demokrat ditandatangani oleh Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Yusril ini lupa, Pilkada 2020 anaknya dapat rekom maju Pilkada di Babel lewat PD yang rekomnya di ttd Ketum AHY yang artinya dia mengakui itu,” ujar Dhevy pada akun twitter pribadinya dilansir fajar.co.id, Jumat (24/9/2021).

Fakta selanjutnya, Dhevy juga menyebut Yusril pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu I. Yang mana itu terjadi pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Yusril ini lupa, dulu di zaman kepemimpinan Presiden SBY dia merasakan empuknya kursi Menteri,” lanjutnya.

Dhevy pun menyarakan Yusril untuk membenahi partainya PBB (Partai Bulan Bintang) ketimbang mengurusi partai lain. Sebab partainya yang tak memenuhi Parlementary Threshold pada Pemilu 2019 lalu.

“Partainya Yusril saja seperti hidup segan mati tak mau karena tak masuk Parlementary Threshold di 2019 lalu, ngapain juga yusril ngurusin partai orang?” pungkasnya.

Sebelumnya Advokat Yusril Ihza Mahendra membenarkan kantor hukum dia dan Yuri Kemal Fadlullah, IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD-BALI OFFICE, digandeng empat orang eks kader Partai Demokrat mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung.

Hal tersebut terkait uji formil dan materiil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat era Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam keterangan resminya, Kamis (23/9/2021), Yusril dan Yuri mengatakan langkah menguji formil dan materiil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia.

Keduanya mendalilkan Mahkamah Agung berwenang menguji AD/ART parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.

“Nah, kalau AD/ART parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?” kata Yusril. [fajar]
close
Subscribe