Said Didu: Studi Jepang Nilai Kereta Cepat Tak Layak, Tapi Dilanjut China
logo

9 September 2021

Said Didu: Studi Jepang Nilai Kereta Cepat Tak Layak, Tapi Dilanjut China

Said Didu: Studi Jepang Nilai Kereta Cepat Tak Layak, Tapi Dilanjut China


GELORA.CO - Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengungkapkan, proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sejak awal tidak layak. 

Dia juga menanggapi kondisi biaya yang membengkak pada proyek ini berdasarkan data 1 September telah mencapai US$ 1,9 miliar atau mencapai hampir Rp 30 triliun atau tepatnya mencapai Rp 27 triliun (dalam kurs terkini Rp 14.242).

"Memang waktu studi Jepang mengatakan bahwa proyek ini tidak layak, tapi kan datang China mengatakan bahwa biayanya lebih murah dari Jepang ternyata bohong kan, hehehe ternyata biayanya besar sekali," kata Said Dadu saat dihubungi detikcom, Kamis (9/9/2021).

Terpilihnya China sebagai pemenang proyek sempat juga disindir oleh Komikus Jepang, Onan Hiroshi di media sosial. Dalam komik tersebut digambarkan bahwa China yang memberikan penawaran lebih murah berhasil menyingkirkan Jepang meski data studi kelayakan terkait pembangunan proyek tersebut lebih dulu dilakukan oleh negeri Sakura.

Selain dari studi Jepang, Said juga mengatakan ketidaklayakan dari harga tiket yang ditawarkan. Pada 2019 lalu, berdasarkan catatan detikcom, PT Kereta Cepat Indonesia China (KAIC) memperkirakan tarif kereta cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG) paling murah Rp 300.000. Said sendiri memprediksi tiket akan dijual Rp 400 ribu.

"Anda bisa bayangkan apakah layak tiketnya itu mungkin Rp 400 ribu dari Jakarta ke Bandung. Apakah ada orang yang mau naik kereta Rp 400 ribu? Mending naik bus atau bawa mobil," tutur Said.

Dia menyatakan, proyek ini menjadi jebakan China untuk mengakuisisi proyek strategis Indonesia lainnya. Dia meminta agar ada pejabat yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

"Tapi saya sih menyatakan, sebaiknya pembengkakan 30% itu dan kenaikan itu sebaiknya ada pejabat yang diminta bertanggung jawab terhadap proyek ini. Karena dipastikan akan merugikan BUMN dan merugikan negara, dipastikan," pungkasnya.(detik)