GELORA.CO - Nasib Presiden Guinea Alpha Conde masih belum diketahui dengan pasti setelah sebuah video "kudeta" beredar. Dalam video itu, Conde tampak dikelilingi oleh sembilan tentara, beberapa di antaranya membawa mendera nasional.
Tentara -tentara itu mengatakan bahwa mereka telah merebut kekuasaan dari Conde karena korupsi yang merajalela, salah urus dan kemiskinan.
Dalam satu video lain yang beredar namun belum bisa segera diverifikasi, tentara meminta Presiden Conde untuk memastikan bahwa dia tidak terluka, namun Conde menolak untuk menanggapi. Conde yang duduk tanpa alas kaki di sofa mengenakan celana jins dan kemeja bermotif tampak tidak memiliki luka yang terlihat.
Sementara itu, seperti dikabarkan BBC, para tentara yang menyebut diri mereka sebagai Komite Nasional untuk Rekonsiliasi dan Pembangunan itu mengatakan bahwa konstitusi telah dibubarkan dan akan ada konsultasi untuk membuat konstitusi baru yang lebih inklusif.
Sementara itu, sejumlah laporan mengatakan kudeta itu dipimpin oleh unit elit yang dipimpin oleh mantan legiuner Prancis, Letnan Kolonel Mamady Doumbouya.
Selang beberapa saat setelah video beredar, para tentara juga muncul di televisi nasional dan mengklaim bahwa mereka telah membubarkan pemerintahan di Guinea.
Namun di sisi lain, Kementerian Pertahanan Guinea segera mengatakan bahwa upaya kudeta telah digagalkan oleh pengawal presiden. Upaya tersebut berhasil digagalkan menyusul baku tembak selama berjam-jam di dekat istana kepresidenan di ibu kota, Conakry.
Belum jelas bagaimana nasib dan di mana keberadaan Conde saat ini, usai video tersebut beredar.
Akan tetapi, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah bereaksi. Dia mengecam kudeta yang tampak terjadi di Guinea dan menuntut pembebasan segera Presiden Conde.
Negara yang terletak di Afrika Barat itu dikenal akan sumber daya alam yang berlimpah. Sayangnya, selama beberapa tahun terakhir terjadi kerusuhan di Guinea serta salah urus sehingga menyebabkan kemiskinan merajalela.
Sementara itu, Conde merupakan presiden yang terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga yang kontroversial di tengah protes kekerasan tahun lalu. Pemimpin oposisi veteran itu pertama kali terpilih pada tahun 2010 dalam transfer kekuasaan demokratis pertama di negara itu.
Meskipun sejumlah kemajuan ekonomi terjadi di masa pemerintahannya, namun pada waktu yang bersamaan dia juga dituduh memimpin banyak pelanggaran hak asasi manusia dan pelecehan terhadap para pengkritiknya. (RMOL)