Sebut Jokowi Berutang demi Rakyat, Arief Poyuono: Rakyat Harus Disiplin Bayar Pajak
logo

27 Agustus 2021

Sebut Jokowi Berutang demi Rakyat, Arief Poyuono: Rakyat Harus Disiplin Bayar Pajak

Sebut Jokowi Berutang demi Rakyat, Arief Poyuono: Rakyat Harus Disiplin Bayar Pajak


GELORA.CO - Politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan utang Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak perlu dipermasalahkan selama digunakan untuk menyejahterakan ratusan juta rakyat Indonesia.

Demikian disampaikan Arief Poyuono terkait polemik soal utang di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang terus menerus mengalami peningkatan.

Anggota DPR RI itu menjelaskan lantaran utang negara diprioritaskan untuk rakyat, maka dia meminta agar rakyat bisa membayar tagihan tersebut dengan disiplin membayar pajak.

“Karena utang yang diambil Presiden Jokowi rakyat yang menikmati, maka rakyat harus membayar dengan disiplin bayar pajak. Kalau ada masih ada pendapatannya untuk belanja dan bayar pajak PBB,” ujar Arief Poyuono Kamis (26/08/2021).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini pemerintah bisa membayar tunggakan utang apabila penerimaan pajak berhasil dikumpulkan.

Ia menuturkan pemerintah mengambil pembiayaan utang untuk menutupi defisit fiskal karena berkurangnya penerimaan serta naiknya belanja selama pandemi covid-19.

“Penerimaan negara kita merosot, oleh karena itu kita masih harus mengalami defisit dan berutang. Namun, kita yakin bisa membayar lagi apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan,” ujarnya dalam acara Pajak Bertutur 2021, Rabu (25/8/2021).

Bendahara negara mengungkapkan sepanjang 2020 lalu penerimaan pajak mengalami kontraksi cukup dalam akibat pandemi. Catatan Kementerian Keuangan, total penerimaan pajak sepanjang 2020 cuma Rp1.070 triliun. Jumlahnya anjlok 19,7 persen dibandingkan dengan realisasi 2019 yang sebesar Rp1.332,7 triliun.

Meski penerimaan pajak turun, ia mengatakan negara tidak lantas berpangku tangan untuk membantu masyarakat dan dunia usaha terdampak pandemi.

Sebaliknya, pemerintah menggelontorkan sejumlah insentif pembayaran pajak maupun pajak ditanggung pemerintah. [fajar]