GELORA.CO -Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat (Sumbar), terpaksa bergantung pada donasi untuk menopang pemeriksaan tes usap PCR.
Tak ada bantuan anggaran dari Pemprov Sumbar menjadi penyebabnya.
Seperti diketahui, laboratorium yang dipimpin dokter Andani Eka Putra ini merupakan lembaga terpenting selama ini dalam penanganan COVID-19 di Sumbar. Selain itu, aktivitas Laboratorium menjadi rujukan pemeriksaan sampel selama ini yang dilakukan secara gratis.
Permintaan Donasi Ditempel di Sudut Lab
Permintaan donasi itu dituliskan dalam secarik kertas yang ditempelkan di salah satu sudut laboratorium yang berada di kawasan Jati, Kota Padang, itu. Lab Unand meminta donasi untuk biaya bahan habis pakai (consumables) pada setiap pengambilan uji swab yang dilakukan di sana.
"Sudah sejak tiga hari lalu kami jalankan," kata Andani kepada wartawan, Rabu (4/8/2021).
Menurut dia, sejak Januari 2021, pihaknya belum menerima anggaran dari Pemprov Sumbar. Meski demikian, proses operasionalnya tetap harus berjalan sebagaimana mestinya.
Sebab, kata Andani, laboratorium di Fakultas Kedokteran Unand itu menjadi salah satu ujung tombak untuk menangani permasalahan COVID-19 di Sumbar.
"Anggaran itu belum kami terima sejak bulan Januari lalu, sehingga operasional berjalan apa adanya tanpa bantuan dari pemerintah provinsi. Bagi kita, laboratorium itu memang benar ujung tombak untuk mengatasi COVID, tapi mungkin pemerintah tidak berkata seperti itu," sebutnya.
Permintaan donasi itu, kata dia, ditujukan kepada setiap orang yang menjalani tes swab di sana. Sebab, ada beberapa bahan sekali pakai, seperti filter tip, tabung plastik, dan beberapa cup plastik.
Ia menjelaskan, untuk biaya operasional, pihaknya membutuhkan sekitar Rp 36 miliar karena terdapat hingga 120 ribu sampel COVID-19 yang harus diuji setiap bulan. Dengan angka sebesar itu, pihaknya cukup kewalahan, sehingga membutuhkan donasi.
"Sebelumnya anggaran untuk laboratorium ini sudah dianggarkan, namun sejak 2021, sudah tidak ada. Logika berpikirnya, laboratorium ini sebelumnya sudah ada anggarannya, sekarang kenapa tidak dianggarkan?" ungkapnya.
Gerindra Kritik Gubernur Sumbar
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat, menyalahkan Gubernur Sumbar, Mahyeldi, soal masalah anggaran Lab FK Unand. Dia menilai Mahyeldi enggan melakukan pergeseran anggaran.
"Siapa bilang anggaran tidak ada. Gubernur saja yang belum berkenan melakukan pergeseran (refocusing) anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Jadi, soal anggaran menurut saya tidak ada persoalan, tinggal kemauan kepala daerah saja sesungguhnya. Dasar hukumnya untuk melakukan pergeseran anggaran juga jelas," kata Hidayat kepada wartawan, Rabu (4/8).
Menurut Hidayat, dalam Permenkeu Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer Daerah 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, Pemda menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi COVID-19 dan belanja prioritas lainnya. Dukungan pendanaan tersebut, katanya, bisa diambilkan dari dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH).
"Jumlah DAU pada APBD Provinsi Sumbar tahun 2021 mencapai Rp 1.949 triliun lebih. Minimal 8% boleh diambil dari DAU ini. Sementara DBH tahun 2021 mencapai Rp 125 miliar lebih," jelas Ketua Bapemperda DPRD Sumbar ini.
Mantan Ketua Pansus Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ini mengatakan Pemprov dapat memberi dari sumber lainnya di APBD. Dia meminta Gubernur Sumbar, Mahyeldi, berfokus menangani COVID-19.
"Selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat meminta Gubernur fokus dulu dalam pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, termasuk segeralah melakukan refocusing anggaran untuk sebagiannya membantu operasional Lab FK Unand," kata Hidayat.
Tanggapan Gubernur Sumbar
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, buka suara soal masalah anggaran laboratorium tes PCR FK Unand. Dia menegaskan pemerintah serius dalam bekerja.
"Tidak ada satu pun niat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk tidak serius dengan hal ini karena memang tidak semuanya yang diberitakan. Yang penting kita bekerja," kata Mahyeldi di gedung DPRD Sumatera Barat, Selasa (3/8).
Mahyeldi menjawab pertanyaan sejumlah anggota Dewan dalam rapat paripurna. Menurut Mahyeldi, pihaknya tidak ingin mengomentari info-info viral.
"Kami di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak akan mengomentari berita-berita viral, karena pekerjaan kami bukan mengomentari, melainkan menjawab dengan kerja dan melakukan dukungan anggaran atas apa yang dilakukan. Kalau memviralkan berita semacam itu, bukan kami yang memviralkan. Silakan saja," katanya.
Dia kemudian menyatakan bukan malaikat. Mahyeldi mengatakan juga punya kekurangan.
"Saya gubernur, bukan malaikat. Saya hanyalah manusia biasa, pasti ada kekurangan-kekurangan," ujarnya
Mahyeldi kemudian menjelaskan langkah yang diambil Pemprov Sumbar terkait masalah anggaran laboratorium FK Unand. Dia mengaku telah bertemu dengan Rektor Unand untuk membicarakan masalah laboratorium tersebut.
"Kami sudah bertemu dengan Rektor Universitas Andalas dan sudah jelaskan segala sesuatunya. Mudah-mudahan apa yang terjadi bisa segera diselesaikan," katanya.
"Sudah dibahas Tim Anggaran karena judulnya bantuan. Pengalaman pada tahun 2020, baru direalisasikan pada 2021 awal. Permintaan 2021, baru masuk pada 4 Juli lalu," sambung Mahyeldi.
Dia mengaku tak mempermasalahkan donasi dari relawan untuk membantu kegiatan operasional laboratorium. Mahyeldi kemudian menyebut bantuan dari Pemprov Sumbar akan diberikan sesuai dengan aturan.
"Kalau meminta donasi silakan saja, karena selama ini kita juga banyak yang meminta donasi. Tapi kalau dikaitkan dengan bantuan pemerintah daerah, saya pikir yang memintanya perlu belajar dulu soal aturan yang mengikat tentang bantuan itu. Bantuan itu ada mekanismenya, kecuali uang pribadi yang diberikan," katanya.(detik)