Demokrat: Apakah Istana Alih Fungsi Jadi Markas Parpol Pendukung Jokowi?

Demokrat: Apakah Istana Alih Fungsi Jadi Markas Parpol Pendukung Jokowi?

Gelora News
facebook twitter whatsapp



GELORA.CO - Pertemuan para elite partai koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Rabu kemarin (25/8) disorot DPP Partai Demokrat.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengaku tidak faham dengan sikap Jokowi yang mengumpulkan para elite parpol koalisi di Istana Negara.

"Pertemuan dengan Ketum dan Sekjen parpol dilakukan di Istana negara, saya tidak faham, apakah istana sudah beralih fungsi menjadi markas paguyuban parpol pendukung Jokowi?" kata Syahrial saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL Kamis siang (26/8).

Menurut Politikus muda Partai Demokrat ini, Istana Negara sejatinya adalah simbol kekuasaan. Syahrial berpandangan, di dalamnya tempat berkantor Presiden yang dipilih oleh rakyat, didukung rakyat dan mengayomi seluruh rakyat tanpa pandang bulu.

"Apakah bulunya sekarang sudah berubah dicat khusus warna-warninya, silakan tanya Pak Presiden," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu kemarin (25/8) mengumpulkan para petinggi partai politik koalisi pemerintah di Istana Negara.

Belum diketahui pasti agenda kegiatan tersebut hingga kini tidak ada keterangan resmi.

Para petinggi parpol itu ada perwakilan dari PDI Perjuangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Selain parpol koalisi, partai di luar koalisi dalam hal ini Partai Amanat Nasional (PAN) yang dihadiri oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno pun turut diundang oleh Jokowi ke Istana Negara.

Belum diketahui pasti apa pembahasan dalam pertemuan tersebut. Sebab hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Istana mengenai pertemuan itu.

Beredar kabar, pertemuan tersebut antara lain membahas wacana amandemen UUD 1945 antara parpol koalisi.

Bahkan, ada kabar lain menyebutkan PAN bakal mendapatkan jatah Menteri di Kabinet  Indonesia Maju karena sudah merapat ke koalisi pemerintah. [rmol]

BERIKUTNYA
SEBELUMNYA