Warga Baduy Razia Barang Modern seperti Kasur, Handphone, Motor untuk Dimusnahkan
logo

4 Juli 2021

Warga Baduy Razia Barang Modern seperti Kasur, Handphone, Motor untuk Dimusnahkan

Warga Baduy Razia Barang Modern seperti Kasur, Handphone, Motor untuk Dimusnahkan


GELORA.CO - Hingga kini di era digital dan serba canggih, masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten masih keukeuh dengan hukum adat yang mereka anut secara turun temurun.

Penolakan terhadap kemajuan zaman, kehidupan modern dan serba praktis dan instan itu terus mereka pelihara dengan ketat hingga saat ini.

Salah satu caranya adalah dengan melarang penggunaan dan pemilikan barang-barang modern.

Untuk menjaga hukum adat itu, masyarakat Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten menggelar razia barang-barang modern yang dilarang dan bertentangan dengan adat setempat.

"Semua barang-barang modern itu dimusnahkan," kata Kudil (45) seorang warga Badui saat dihubungi di Lebak, Sabtu (3/7/2021).

Dalam razia itu, semua warga Badui memusnahkan barang barang perabotan rumah tangga yang modern.

Operasi razia dilakukan Baduy Dalam yang ditunjuk sebagai penegak hukum adat.

Barang-barang modern itu di antaranya gelas, piring, teko, termos, panci, kasur, handphone juga menghancurkan toilet.

Bahkan, razia hari ini membakar tiga unit sepeda motor.

"Perabotan rumah tangga kami yang terbuat dari karet dan besi juga dimusnahkan, " kata Kudil.

Menurut dia, razia yang digelar tiga bulan sekali itu rutin dilaksanakan adat.

Mereka razia barang- barang modern itu dengan menyisir ke setiap rumah warga Badui tersebar di 68 perkampungan.

Razia itu tanpa tebang pilih jika ditemukan barang modern dimusnahkan, sekalipun itu Jaro Saija sebagai Kepala Desa Kanekes.

Masyarakat Badui harus taat dan patuh terhadap peraturan adat yang melarang menggunakan peralatan modern, termasuk kendaraan roda dua dan roda empat.

Razia yang dilakukan masyarakat Baduy ini bertujuan untuk penegakan peraturan adat yang melarang barang modern.

Warga Baduy tidak diperbolehkan memiliki barang perabotan rumah tangga yang modern.

"Barang-barang yang dimusnahkan itu diterima dan tidak melakukan penolakan karena warga kembali membeli perabotan itu," katanya.

Sejumlah warga Baduy mengaku bahwa mereka rela barang-barang perabotan rumah tangga yang digunakan itu dimusnahkan karena dilarang secara adat.

"Kami tentu tidak bisa berbuat apa-apa dalam razia adat jika dimusnahkan perabotan rumah tangga," kata Santa, warga Badui pula.

Warga Baduy Kirim Surat ke Presiden Jokowi

Sebelumnya diberitakan, sepucuk surat dikirimkan Lembaga Adat Baduy di Banten kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Surat tersebut berisi tentang permintaan agar wilayah Baduy dihapus dari peta destinasi wisata.

Surat tersebut dikirim pada 6 Juli 2020 kepada Presiden Jokowi melewati perwakilannya.

Selain kepada Jokowi, surat yang berisi permintaan agar wilayah Baduy dihapus dari destinasi wisata juga dikirimkan ke Gubernur Banten, Bupati Lebak, dan sejumlah kementerian terkait.

Surat tersebut telah disahkan pada Senin, 6 Juli 2020 di rumah seorang Jaro Lembaga Adat Baduy.

Ada tiga Jaro yang membubuhkan cap jempol yakni Jaro Saidi sebagai Tangunggan Jaro 12, Jaro Aja sebagai Jaro Dangka Cipati dan Jaro Madali sebagai sebagai Pusat Jaro 7.

Sementara, pihak yang diberi mandat untuk mengirimkan surat ke Presiden Jokowi antara lain, Heru Nugroho, Henri Nurcahyo, Anton Nugroho dan Fajar Yugaswara.

Risih jadi tontonan

Heru Nugroho yang ditunjuk oleh Lembaga Adat Baduy bercerita wacana penghapusan kawasan Baduy di destinasi wisata muncul pada 16 April 2020, lalu.

Saat itu, menurut Heru, Jero Alim memintanya untuk mencari solusi permasalahan yang muncul di Baduy antara lain kunjungan wisatawan yang dianggap berlebihan.

Ia menyebut kunjungan wisatawan membuat masalah baru salah satunya adalah banyaknya sampah dan tersebarnya foto-foto wilayah Baduy Dalam di internet.

"Padahal kawasan Baduy Dalam adalah kawasan yang sakral dan pendatang dilarang untuk mengambil foto.

Alim memberi amanah ke saya, barangkali bisa membatu mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada.

Saat itu kami sepakat, sebaiknya Baduy dihapus dari peta wisata nasional," kata Heru saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (7/7/2020).

Selain itu, warga Baduy juga mengaku risih karena menjadi tontonan wisatawan yang datang.

"Membanjirnya wisatawan yang tujuannya enggak jelas, cuma nontonin orang Baduy, sebenernya membuat mereka risih.

Belum lagi masalah sampah dan lain-lain," kata Heru.

Pemerintah desa tak tahu permintaan tersebut.

Sementara itu Jaro Saija yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Kanekes mengatakan ia baru mengetahui surat tersebut setelah membaca pemberitaan di media pada Senin (6/7/2020) kemarin.

"Saya tidak tahu, tidak diberitahu kalau ada pertemuan seperti itu.

Saat ini lagi mencari tahu siapa yang kirim surat tersebut," kata Saija saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Menurutnya, saat ini kawasan Baduy memang ditutup dari kunjungan wisatawan.

Namun penutupan tersebut hanya sementara di saat pandemi Covid-19.

Saija memastikan jika penutupan kawawan tersebut tidak permanen.

Tak hanya kepala desa, saat dikonfirmasi, Dinas Pariwisata setempat juga mengaku tidak tahu dan baru akan meminta penjelasan kepada Kepala Desa Baduy pada Selasa (7/7/2020).

Belum ada pemberitahuan

Menanggapi permintaan tersebut, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan belum ada pemberitahuan resmi dan koordinasi dari tokoh Baduy kepada dirinya.

Namun Iti mengatakan pihaknya mengetahui permintaan tersebut baru dari media sosial.

"Kami baru mendengar keluhan dari medsos, biasanya langsung disampaikan ke saya.

Tapi ini nggak ada komunikasi, belum dipastikan ini resmi dari Puun (pimpinan tertinggi adat  Baduy)," kata Iti saat ditemui di kantor Bupati Lebak di Rangkasbitung, Selasa (7/7/2020).

Saat ini, Iti mengatakan pihaknya telah meminta Dinas Pariwisata untuk memastikan kabar tersebut dan berkomunikasi langsung dengan tokoh adat Baduy.

Menurutnya masalah yang dikeluhkan warga Baduy yang tertulis di surat masih bisa dimusyawarahkan.

"Mungkin nanti perlu diperketat, seperti misalnya, pengunjung harus membawa kantong sampah sendiri dan ada maklumat untuk tidak membawa sampah plastik," kata Iti.

Iti mengatakan pihaknya masih belum bisa mengambil keputusan karena harus berkomunikasi dengan tokoh Baduy di Cibeo, Cikeusik, dan Cikartawana.

"Kebijakan kami mengikuti apa yang disampaikan oleh Puun, semua bisa dikomunikasikan.

Maka saat ini belum bisa mengambil kebijakan seperti apa sebelum komunikasi dengan Puun," kata dia. (Antaranews)