Demokrasi Komunikatif
logo

12 Juli 2021

Demokrasi Komunikatif

Demokrasi Komunikatif


Oleh:Qomaruddin
 dibangun atas dasar kesamaan, keadilan dan kebaikan umum. Nilai kebaikan dalam demokrasi bisa berjalan dengan baik bila demokrasi telah memenuhi prinsipnya. 

Demokrasi bukan hanya sebagi sistem saja, namun demokrasi juga memiliki prisnsip kebaikan universal yang ada didalamnya untuk diimplementasikan.

Seperti yang di tekankan oleh Sorensen, bahwa demokrasi akan tumbuh dengan baik jika memenuhi 3 prinsip. Pertama adalah partisipasi, liberalisasi (kebebasan) dan kompetesi.

Artinya, yang mau disampaikan Sorensen bahwa demokrasi itu sendiri tidak boleh membatasi partisipasi masyarakat publik baik berupa shearing ide, gagasan, pendapat maupun critical movement.

Selain itu, kebebasan berpendapat atau berekspresi juga harus tetap terjaga, “mustahil kita bisa memperjuangkan keadilan dan kebenaran jika kebebasan berbicara dibatasi” karena kata dibatasi sebenarnya kontradiktif dengan kebenaran itu sendiri.

Cara maupun instrumen untuk menjadikan yang benar itu benar adalah komunikasi yang bebas dan rasional. Komunikasi rasional atau dialektika harus tetap dihadirkan demi menghindari kebenaran tungal yang menjadi dogma politik (tidak benar).

Ketiga adalah kompetesi secara jujur, adil (fair) dan konstitusional (sebuah aturan hasil kesepakatan bersama) prangkat tersebut menjadi mekanisme atau rule of game dalam berpolitik. Sorensen mengatakan bila demokrasi menafikan salah satu dari prinsip tersebut demokrasi akan menjadi membusuk dan menghadirkan ketidakadilan.

Demokrasi menjadi pilihan, atau konsensus bangsa kita untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem ketatanegaraan negara kita. Untuk itu, nilai-nilai kebaikan yang terkandung didalamnya harus diimplementasikan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kebebasan, menjaga hak asasi manusia dan keadilan.

Nilai-nilai universal yang diusung demokrasi harus hadir ditengah-tengah masyarakat, dan marasuk dalam diri penguasa  untuk mengatur sebuah tatanan negara.

Dalam pandangan Jurgen Habermas bahwa transformasi demokrasi pada tingkat yang lebih baik akan terjadi bila tercipta ruang-ruang kebebasan berpendapat dan dialog-dialog emansipatoris dengan jalan komunikatif bukan jalan dominatif.
Komunikatif yang dimaksud oleh Jurgen adalah sebuah intraksi sosial dan kenegaraan dengan suasana komunikasi yang bebas dari penguasaan. Baik penguasaan yang hegomonik maupun  intimidatif.

Maka sangat disayangkan bila terjadi intimidasi berupa cacian dan hujatan yang begitu sentimen terhadap beberapa pendapat atau kritik yang disampaikan oleh masyarakat dan publik pada pemerintahan priode ini. Demokrasi tidak akan hidup dan berjalan baik jika partisipasi dan kebebasan berpendapat dibatasi, bentuk-bentuk pembatasan adalah bagian dari komunikasi yg terkuasai (terdominasi).

Mestinya, pemerintahan dengan segala kekuranganya harus lapang dada menerima pendapat dan kritikan demi menjaga esensi demokrasi, menjadikan pendapat dan kritikan sebagai asupan gizi untuk memperbaiki problem dan masalah bangsa yang lagi terpuruk karena pandemi Covid-19 dan berbagai hal yang konfergen pada negara yang kurang pruden di berbagai bidang.

Jurgen Habermas juga memunculkan teori communication action, teori ini sangat penting dalam kita berinteraksi dan bersosial. Teori ini muncul atas penyempurna dari gagalnya teori kritis, walaupun di dalam teori tindakan komunikasi itu sendiri masih kuat daya kritis didalamnya.

Teori ini menjadikan sesuatu yang ada di luar diri manusia tetap diposisikan sebagai subyek. Sehingga interaksi yang terbangun adalah relasi subyek dengan subyek yang nanti berkembang menjadi intersubyektif.

Bukan subyek dengan obyek, relasi subyek dan obyek hanya memunculkan interaksi instrumental sebuah pemahaman yang menjadikan sesuatu obyek sesuai dengan kepentingan variabel subyek, interaksi yang tidak membebaskan, hegomonik dan dehumanisme.

Bedah dengan tindakan komunikasi dengan relasi subyek antar subyek, relasi inilah yang mewujudkan komunikasi tanpa penguasaan, komunikasi yang bebas dan merdeka, komunikasi yng tidak hegomonik dan tidak dominatif. Tindakan komunikatif inilah menurut Jurgen Habermas yang mampu newujudkan demokrasi yang ideal.

Berdasarkan analisis teori tersebut, mestinya penguasa memposisikan kritik dan pendapat publik sebagai relasi subyek agar mencul dialektika dan kebenaran intersubyektifitas. Bukan memposiskan kritik sebagai obyek yang secara tidak langsung membangun definisi inferior-superior.

Jika paradigma yang dibangun subyek-obyek maka yang terjadi adala pendominasian dan hegemoni, menjadikan segala sesuatu diluar dirinya hanya obyek dan inferior. Dan menjadikan demokrasi terdistorsi dari nilai esensinya, busuk dan tidak menghadirkan kebaikan publik.

(Kepala Departemen V DPP Partai Demokrat)