GELORA.CO - Begitu kataDirektur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menanggapi munculnya Seknas Jokowi Sudahlah! (SJS) setelah adanya Seknas Jokpro 2024.
Menurut Satyo, munculnya Jokpro yang kontroversi dan berpotensi melanggar UU akan memprovokasi civil society.
"Apapun upaya merekayasa aturan nantinya jika wacana ini benar-benar diekskusi akan merusak kedaulatan rakyat dan merusak tatanan demokrasi, sebagai bangsa kita juga akan mengalami set back terhadap capaian yang sudah dibangun dengan cost sosial yang tidak kecil," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/6).
Kehadiran SJS, kata Satyo, merupakan antitesa dari Jokpro. Sehingga, jika kedua kutub mengkristal, maka akan terjadi benturan horizontal.
"Jokowi sebagai presiden yang sudah menyatakan menolak dan tidak memiliki keinginan dicalonkan atau di perpanjang masa jabatannya mesti melakukan langkah kongkrit dan terbuka meminta relawan Jokpro membubarkan diri," pungkas Satyo.[rmol]