Bela Mahfud MD, Joman: Jokowi Dikelilingi Brutus-brutus Berwatak Korup

Bela Mahfud MD, Joman: Jokowi Dikelilingi Brutus-brutus Berwatak Korup

Gelora News
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO - Menggilanya praktik korupsi di Indonesia tak bisa dilepaskan dari para pembantu Presiden Joko Widodo yang memiliki agenda terselubung.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer sekaligus memberi pembelaan kepada Mahfud MD yang menyebut praktik korupsi lebih menggila dibanding era orde baru (Orba).

Bagi Noel, sapaan Immanuel Ebenezer, sistemiknya korupsi saat ini bukan akibat kesalahan Presiden Joko Widodo.

"Selain peninggalan dan warisan era sebelumnya, ini ulah dari pejabat atau menteri yang memanfaatkan momentum 3 tahun tersisa pemerintahan Jokowi," kata Noel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/6).

Noel mengungkapkan, sistimiknya korupsi itu ada di kementerian dan di sekeliling lingkaran presiden. Di tingkat kementerian, dari jual beli jabatan oleh para staf ahlinya sangat terbuka jelas.

"Jokowi dikelilingi brutus-brutus berwatak korup. Ada sejumlah alasan kenapa virus korupsi mewabah. Pertama, mereka sadar masa kekuasaan mereka akan berakhir dan harus bersiap diri masuk masa pensiun. Kedua, bersiap-siap menghadapi Pilpres 2024," jelas Noel.

Yang tak kalah penting, menjamurnya praktik korupsi terjadi karena hukuman bagi koruptor cenderung terlalu ringan dan tak menimbulkan efek jera.

"Mereka juga merasa memiliki jaringan dengan penguasa," lanjutnya.

Noel juga mengungkapkan, perilaku korupsi di kementerian relatif samar-samar. Bisa tercium tapi tidak terang-benderang. Hal itu berbeda seperti yang terjadi di daerah yang jual beli proyeknya sangan masif.

Dirinya meyakini, sistemiknya korupsi ada di semua provinsi, kota, dan kabupaten dengan pola yang kebanyakan terorganisir. Persentasenya pun beragam.

"Mungkin hanya 15 sampai dengan 20 persen kepala daerah tutup mata, diam, dan tak mau terima. Tapi membiarkan anak buahnya KKN. 30 persen lagi tutup mata diam, dan mau terima hasil KKN. Sisanya, 50 persen ikut mengorganisir korupsi itu," tandas Noel.

Karena itulah, pihaknya mendukung penuh kehadiran KPK yang diperkuat agar bisa mengurai sistemiknya korupsi di Indonesia. (*)
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita