GELORA.CO - Diungkapnya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (Bansos) oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini dianggap sebagai upaya mempertontonkan ketidakberesan kinerja Juliari Peter Batubara yang berasal dari partai yang sama, yaitu PDIP.
"Dengan diungkapnya 21 juta data ganda oleh Risma sama dengan mengungkap bobroknya Menteri sebelumnya (Juliari) atau justru mempertontonkan kitidakberesan kinerja Kemensos sendiri," ujar Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5).
Menurut Saiful, ketidakberesan kinerja di Kementerian Sosial (Kemensos) maupun kinerja Juliari tersebut dapat dianggap menjadi skandal yang membuat Bansos bisa menjadi bancakan jika banyaknya data ganda tersebut.
"Jangan sampai justru dengan adanya data ganda justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Saya kira KPK harus tetap mengawasi dana Bansos ini," pungkas Saiful.
Kementerian Sosial (Kemensos) telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bantuan sosial (bansos).
Menteri Sosial, Tri Rismaharini melaporkan hasil perbaikan data penerima Bansos kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Alhamdulillah sesuai janji saya, April, saat itu kami bisa menyelesaikan untuk perbaikan datanya. Dan hasilnya adalah seperti sudah saya sampaikan, 21 (juta) data itu ganda dan kami tidurkan," ujar Risma kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (30/4).
Dengan adanya 21 juta data lebih di nonaktifkan, Kemensos meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan data tambahan untuk bisa diberikan bantuan yang tidak terdata di data kependudukan.(RMOL)