GELORA.CO - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) merasa lega dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak setuju 75 pegawai KPK tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dinonaktifkan.
MAKI kini mengusulkan agar Firli Bahuri mengundurkan diri dari Ketua KPK.
"Seperti sekarang alhamdulillah Pak Jokowi mendengar suara-suara yang menentang penonaktifan itu dan menyatakan bahwa itu tidak boleh dipecat dan itu saya kira efektif," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (17/5/2021).
Boyamin mengatakan Novel Baswedan dan 74 pegawai yang tak lolos TWK adalah pegawai yang berintegritas. Dia menyebut pegawai itu patut dipertahankan KPK.
"Mempertahankan 75 orang itu lebih baik dari pada membikin lagi yang seintegritas dan semilitansi dan sekerja keras dari 75 orang yang dinonaktifkan karena dianggap tidak lolos TWK. Justru harus dipertahankan, karena selama ini mereka tidak pernah kena masalah baik etik maupun hukum 75 orang itu. Hanya catatan mungkin Pak Yudi Harahap itu pernah dikenakan Dewan Pengawas karena dianggap pernah buat rilis dan itu pun teguran ringan. Tapi di dalam kinerja dia tidak pernah ada masalah," kata Boyamin.
Boyamin mengatakan sulit mencari orang yang berintegritas seperti 75 pegawai KPK itu. Semua pegawai yang tak lolos TWK itu, kata Boyamin, harus dipertahankan.
"Nah kalau nanti 75 orang ini dibuang, lalu kemudian dicari pengganti 75 orang baru yang muda-muda, mungkin nanti tidak sebagus yang ada, atau mungkin perjalanan waktu malah ada yang melanggar kalau dicarikan orang setengah tua bisa jadi sudah banyak problem, jadi tidak gampang untuk menggantikan 75 itu, jadi semua harus dipertahankan dan kemudian pada proses ini harus melihat kepentingan organisasi pemberantasan korupsi, karena mereka adalah orang yang berintegritas dan cukup kredibel dan sangat profesional dalam memberantas korupsi dan tidak pernah ada sifatnya pelanggaran hukum," tutur dia.
Boyamin menilai Jokowi menyadari dan melihat integritas pada pegawai yang tak lolos itu. Dia juga mengungkit penataran Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada zaman Orde Baru.
"Dan Pak Jokowi saya kira melihat itu semua, sehingga perintahkan untuk tidak boleh dipecat dan kemudian ada pendidikan wawasan kebangsaan. Dan itu hal yang biasa aja, kalau kemarin dianggap kurang wawasan kebangsaannya ya pendidikan seperti dulu penataran P4, nggak ada istilahnya penataran P4 itu lulus tidak lulus," sambungnya.
Melihat polemik yang ditimbulkan oleh TWK ini, Boyamin menyarankan agar Firli Bahuri mengundurkan diri dari Ketua KPK.
"Kalau dalam konteks kontroversial terus begini ya kalau saya menyarankan sebaiknya Pak Firli mundur aja lah dari Ketua KPK, setidaknya mundur dari Ketua KPK menjadi wakil ketua KPK aja, biar dipimpin oleh Pak Nawawi, atau Pak Gufron, ya paling ndak Pak Alex Marwata lah, saya tidak melihat Bu Lili, karena Bu Lili kemarin pada posisi terkait Tanjungbalai kan ada sedikit persoalan, meskipun sampai sekarang belum ada bukti dan itu saya hanya minta beliau untuk tidak melibatkan diri dalam kasus Tanjungbalai aja. Dan saya kira Bu Lili clear tidak ada masalah, meskipun nanti ketua KPK perempuan ya boleh boleh aja," katanya.
"Jadi prinsipnya menurut saya Pak Firli mengundurkan diri dari Ketua KPK menjadi Wakil Ketua KPK seperti dulu permintaan saya seperti dulu sidang di Dewas KPK kasus dugaan hidup mewah helikopter di Palembang, Baturaja dulu, saya meminta Pak Firli disanksi untuk tidak menjadi Ketua KPK, cukup jadi wakil ketua KPK," sambungnya.
Redaksi telah berupaya menghubungi Firli. Namun hingga berita ini diturunkan, Firli belum memberi tanggapan.
Untuk diketahui, Jokowi menegaskan alih status pegawai KPK sebagai ASN diniatkan agar semangat pemberantasan korupsi lebih baik. Perihal kontroversi tes wawasan kebangsaan atau TWK, Jokowi meminta hal itu tidak untuk pemberhentian para pegawai KPK.
"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," ucap Jokowi.
"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," imbuhnya.
Pada 2020, MAKI pernah meminta agar Firli Bahuri diturunkan menjadi Wakil Ketua KPK jika terbukti melanggar etik terkait kasus helikopter mewah. Boyamin Saiman saat itu menyampaikan permintaan itu di hadapan Dewan Pengawas KPK. Boyamin juga menyampaikan itu di hadapan Firli.
"Saya sampaikan juga jika ini nanti dugaan melanggar, saya memohon Pak Firli cukup jadi wakil ketua, ketua diganti orang lain. Itu saya sampaikan juga," kata Boyamin setelah menghadiri sidang etik Firli di Gedung Anti-Corruption Learning Center KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (25/8/2020).(dtk)