GELORA.CO - Tentara Tatmadaw diinstruksikan untuk "memusnahkan" demonstran Myanmar penentang kudeta di manapun pasukan berhadapan dengan mereka, menurut memo internal yang dikeluarkan komando militer tertinggi di Naypyitaw dan diungkap oleh The Irrawaddy.
"Anda harus memusnahkan mereka saat menghadapi mereka," bunyi instruksi tertanggal 11 April.
Menurut isi memo tindakan itu diperlukan "karena perusuh telah berubah dari demonstrasi damai ke tingkat konflik bersenjata."
"Petugas di semua tingkatan harus mengikuti instruksi ini dengan ketat," kata memo yang ditinjau oleh The Irrawaddy dan dipublikasikan pada 24 April 2021.
Perintah tersebut merupakan dukungan retroaktif atas pembantaian 82 orang dua hari sebelumnya di Bago, sebuah kota di utara Yangon, di mana tentara dan polisi menghujani pengunjuk rasa dengan peluru tajam dan menggunakan granat luncur untuk menghancurkan barikade jalan yang dibentengi dengan karung pasir.
Dua hari kemudian, pada 14 April, memo lain dibagikan dengan perintah "semua pasukan keamanan darurat harus dipersenjatai secara penuh dan sistematis karena kerusuhan dapat meluas ke wilayah kendali Anda," mengutip protes yang sedang berlangsung di setiap kota di wilayah Sagaing, Mandalay, Yangon dan Bago dan di Negara Bagian Mon.
Rezim junta militer mengklaim penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa dibenarkan untuk menghentikan apa yang disebut mereka "kerusuhan".
Militer Myanmar mengatakan demonstran mulai menggunakan bom molotov dan senapan angin sehingga dibenarkan untuk menindak mereka dengan keras.
Demonstran Myanmar mulai menggunakan bom Molotov atau senapan berburu rakitan untuk membalas tindakan brutal aparat terhadap demonstrasi yang awalnya berlangsung damai.
Sebagian besar kematian warga sipil sejauh ini terjadi sebelum perintah "pemusnahan" dan instruksi tembak di tempat yang tertera dalam memo, menurut The Irrawaddy.
Wakil Jenderal Senior Soe Win bersama dengan komandan daerah garis depan dan Letnan Jenderal Than Hlaing, wakil menteri dalam negeri, telah memainkan peran kunci dalam pelanggaran hak serius yang dilakukan selama penindasan kekerasan Tatmadaw terhadap pengunjuk rasa dan kekuatan perlawanan. Keduanya sekarang masuk dalam daftar sanksi UE dan AS.
Sebelumnya pada awal Maret, Amnesty International menuduh tentara Myanmar menggunakan senjata dan taktik perang untuk membunuh pengunjuk rasa. Amnesty mengatakan senjata yang digunakan aparat Myanmar termasuk senapan sniper dan senapan mesin ringan, serta senapan serbu dan senapan mesin pistol, Reuters melaporkan.
Pada awal Maret Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Myanmar, Tom Andrews, juga mengatakan kepada CNN melihat adanya perintah agar polisi dan tentara militer menembak mati pengunjuk rasa.
"Mereka menggunakan shotgun 12-gauge, mereka menggunakan senapan 38 mm, mereka menggunakan senapan semi-otomatis melawan pengunjuk rasa damai yang tidak menimbulkan ancaman bagi mereka," kata Tom Andrews.
Pada Sabtu pemimpin junta militer, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, ikut dalam KTT ASEAN di Jakarta, Indonesia. Pertemuannya dengan para pemimpin ASEAN menghasilkan lima konsensus, yakni mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi dialog, penerimaan bantuan dan kunjungan utusan ke Myanmar.
Militer Myanmar membenarkan kudeta militer dengan menuduh bahwa kemenangan telak oleh partai Aung San Suu Kyi pada pemilu November diwarnai kecurangan, meskipun komisi pemilihan menolak keberatan tersebut.
Namun rakyat Myanmar mengecam lima poin konsensus karena tidak menyebutkan tahanan politik, pelanggaran HAM oleh junta, dan ratusan orang yang dibunuh oleh aparat Myanmar, dan pemulihan demokrasi, Reuters melaporkan.
Militer Myanmar membenarkan kudeta militer dengan menuduh bahwa kemenangan telak oleh partai Aung San Suu Kyi pada pemilu November diwarnai kecurangan, meskipun komisi pemilihan menolak adanya kecurangan.
Pertemuan ASEAN adalah upaya internasional terkoordinasi pertama untuk meredakan krisis di Myanmar, negara miskin yang bertetangga dengan Cina, India, dan Thailand dan telah mengalami kekacauan sejak kudeta. Selain protes, kematian dan penangkapan, pemogokan nasional telah melumpuhkan kegiatan ekonomi.
Para pemimpin ASEAN menginginkan komitmen dari Min Aung Hlaing untuk menahan pasukan keamanannya, yang menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) telah menewaskan 748 orang sejak gerakan pembangkangan sipil massal pecah untuk menantang kudeta 1 Februari.
AAPP mengatakan lebih dari 3.300 pejabat, politisi, aktivis pro-demokrasi, dan demonstran Myanmar ditahan junta militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing. []