GELORA.CO - Ekonom senior Emil Salim menyoroti adanya keterlibatan swasta dalam rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memulai langkah pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Hal yang paling disorot mantan menteri di era Soeharto itu adalah adanya keterlibatan swasta dalam pembangunan gedung-gedung di ibu kota baru.
Keterlibatan swasta ini, menurut Emil, mau tidak mau mengharuskan adanya skema tukar guling alias penyerahan gedung-gedung kementerian dan lembaga yang ada di Jakarta. Bila hal itu terjadi, lanjut Emil, bukan tidak mungkin bangunan-bangunan sejarah itu nantinya beralih fungsi untuk tujuan komersial.
"Jelas beberapa kantor akan pindah dan lazimnya ditempuh tukar guling dengan swasta, maka jika itu berlaku kantor dibangun swasta, sebagai ganti memperoleh kantor di Jakarta. Pertanyaan saya Deplu jika tukar guling tentu swasta yang akan bangun di ibu kota baru, tentu akan tertarik dengan komersial gedung tersebut," ujar Emil dalam diskusi terkait pemindahan ibu kota yang digelar Narasi Institute, Jumat (16/4).
"Bayangkan Departemen Keuangan menjadi Mal, ngeri saya melihat ini. Karena kita menggunakan swasta," sambungnya.
Atas dasar itu, Emil Salim menyarankan apabila pemindahan ibu kota tetap bergulir, kementerian dan lembaga tidak ikut pindah. Hal ini demi menjaga marwah serta nilai sejarah gedung-gedung yang digunakan saat ini.
Sebab menurut Emil, nilai proklamasi dan sejarah kemerdekaan di setiap gedung tersebut lebih besar daripada biaya pemindahan ibu kota baru yang belum ada nilai sejarahnya.
Dia pun memberi usul agar Jakarta dijadikan sebagai Ibu Kota Proklamasi. Sehingga dengan kata lain, Indonesia nantinya bakal punya Ibu Kota Baru yang menjadi tempat berjalannya operasional kantor presiden, wakil sampai sekretariat presiden. Sementara gedung kementerian dan lembaga tetap berada di Ibu Kota Proklamasi.
"Jadi komprominya ibu kota negara pusat presiden, wakil, sampai sekretaris presiden. Sedangkan departemen lain di Jakarta sebagai Ibu Kota Proklamasi. Jadi ada ibu kota proklamasi, ada ibu kota negara yang politis," pungkas Emil. []