GELORA.CO - Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi turut menyoroti Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dia berharap pemerintah tidak mengesahkan hasil dari kongres tersebut.
“Sekarang bola di tangan pemerintah. Pemerintah mesti menunjukkan sikap sebagai negarawan dan dengan tegas mengumumkan penolakan terhadap hasil KLB tersebut,” kata Bursah dalam sebuah diskusi virtual, Jumat, 5 Maret 2021.
Bursah yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) itu tidak bermaksud membela partai yang kini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut. Dia berbicara mengenai kepentingan demokrasi yang lebih luas.
“Ini bukan untuk membela Partai Demokrat, tapi membela budaya demokrasi yang susah payah kita bangun bersama sejak masa reformasi,” kata Bursah lagi.
Bursah pun meminta partai-partai politik lainnya dan juga para pegiat demokrasi untuk bersuara menyikapi peristiwa tersebut. Karena, dia menilai apa yang terjadi terhadap Demokrat adalah ancaman untuk demokrasi.
Lebih lanjut, Bursah juga menyinggung soal aturan di dalam UU Partai Politik yang memberikan kewenangan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mengesahkan kepengurusan partai politik.
Untuk mencegah intervensi kekuasaan, dia mengusulkan parpol ke depan agar disahkan oleh lembaga independen seperti KPU.
Sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat berlangsung di Hotel The Hill, di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sepakat memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025.
Pimpinan sidang KLB Demokrat, Jhoni Alen Marbun, memberikan kesempatan kepada peserta KLB untuk mengajukan usul nama calon ketua umum (ketum) KLB, yakni Moeldoko dan Marzuki Ali. Namun, hasil voting berdiri peserta sepakat memilih Kepala Staf Kepresidenan itu, terpilih sebagai ketum Demokrat. []