GELORA.CO - Baru-baru ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengumumkan penolakan terhadap rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta.
Menurut Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar, kenaikan gaji tersebut ditampung dalam anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021 menjadi Rp888 miliar.
Berbagai respon muncul menanggapi penolakan tersebut. Ada yang sependapat dengan PSI. Sebab, hal itu menunjukkan kesan anggota DPRD DKI Jakarta tak peka dengan kondisi masyarakat pandemi COVID-19.
Namun tudingan naik gaji tersebut dibantah oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) RKT DPRD DKI Mohammad Taufik.
Menurut dia, tidak ada kenaikan gaji anggota dewan seiring dengan peningkatan anggaran RKT DPRD DKI Jakarta menjadi Rp888 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021.
Taufik mengatakan, anggaran tersebut merupakan keseluruhan kegiatan dewan di Kebon Sirih selama satu tahun. Kenaikan itu, kata dia, disebabkan penambahan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan rakyat.
"Angka Rp888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. Ini bukan gaji dewan. Kalau gaji Rp800 juta sebulan mantap dong," kata Taufik dilansir dari ANTARA, Selasa (1/12/2020).
Taufik bahkan kecewa terhadap sikap PSI karena dianggap tidak konsisten. Sebab, menurutnya, usulan anggaran itu sudah disetujui sejak jauh hari oleh tiap fraksi di DPRD DKI Jakarta. Termasuk Fraksi PSI sendiri yang turut tanda tangan.
"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah, harus fair," kata Taufik.
Atas sikap itu, Taufik menilai PSI hanya mau untuk tapi tetap ingin namanya baik di mata publik. Hal itu, menurutnya, sama seperti merusak citra institusi.
"Ini namanya merusak institusi," ujarnya.
Jika ingin menolak, menurut Taufik, mestinya PSI berdebat di dalam rapat DPRD. Bukan justru pencitraan menolak namun sesungguhnya setuju.
"Saya kira kalau ingin menang, ya jangan menang banyaklah, kalau mau manggung ya, silahkan. Tapi, jangan rusak citra institusi," katanya.
"Jangan di luar cerita begini, begono, dan begini. Saya sebagai Ketua Pansus RKT DPRD DKI tegaskan semua fraksi telah menyepakati," sambungnya.
RKT telah dibahas dan disepakati semua fraksi di DPRD DKI. Dia menjelaskan, angka Rp888 miliar sudah mencakup semua kegiatan secara satuan. Mulai, kunjungan kerja, kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi pancasila, sosialisasi perda, reses dan kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD).
"Makanya, ini saya luruskan. Saya tegaskan, teman-teman PSI setuju," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar menginstruksikan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI untuk menolak rancangan yang tengah beredar mengenai kenaikan RKT anggota dewan menjadi Rp888 miliar.
Menurut dia, tidak elok jika gaji nggota DPRD naik di saat banyak orang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.
"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Victor. []