Pengamat: Wacana Rekonsiliasi Habib Rizieq Bisa Jadi Kompromi Politik Kepentingan Elite
logo

12 November 2020

Pengamat: Wacana Rekonsiliasi Habib Rizieq Bisa Jadi Kompromi Politik Kepentingan Elite

Pengamat: Wacana Rekonsiliasi Habib Rizieq Bisa Jadi Kompromi Politik Kepentingan Elite


GELORA.CO - Peneliti Senior Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mendukung langkah Imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shibab (HRS) yang menawarkan rekonsiliasi. 

Karena menurut Karyono, rekonsiliasi nasional merupakan kebutuhan bangsa agar tidak terjebak dalam kubangan konflik berkepanjangan.

"Tetapi, yang terjadi, wacana rekonsiliasi mengalami bias makna dan salah kaprah. Rekonsiliasi itu harus memiliki urgensi, tujuan dan kerangka atau konsep rekonsiliasi," ujar Karyono kepada wartawan, Kamis (12/11/2020).

Lebih lanjut Karyono menerangkan, dari aspek urgensi, rekonsiliasi memang diperlukan, mengingat sepanjang perjalanan bangsa ini masih terbebani konflik masa lalu. Namun demikian, tidak mudah untuk mewujudkan rekonsiliasi.

Pasalnya, lanjut Karyono, rekonsiliasi memerlukan komitmen kuat untuk menghapus dendam demi mengakhiri konflik.

"Masalahnya, konflik masa lalu justru dikelola untuk tujuan tertentu yang malah memperpanjang dan memeruncing konflik. Konflik lama justru kerap direproduksi, diduplikasi dan dimodifikasi untuk tujuan tertentu," ungkapnya.

"Ujungnya, yang terjadi bukan rekonsiliasi nasional yang bertujuan untuk mengakhiri konflik, tapi yang terjadi adalah kompromi politik sebatas kepentingan elit. Rekonsiliasi akhirnya terdistorsi menjadi sebatas kompromi elit. Upaya rekonsiliasi seperti ini niscaya tidak akan menyelesaikan akar persoalan," imbuhnya.

Ia menilai, jika upaya rekonsiliasi hanya sebatas untuk merangkul kubu HRS, maka menggunakan istilah rekonsiliasi nasional sangat tidak tepat. Mungkin, kata Karyono, lebih tepat menggunakan istilah kompromi politik atau politik akomodatif.

Dengan demikian, lanjut Karyono, jika pemerintahan Jokowi - Ma'ruf bersedia melakukan kompromi atau politik akomodatif dengan kubu HRS untuk "berdamai" mencari titik temu dengan kubu HRS maka Presiden Jokowi cukup menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD atau siapapun yang dipandang bisa berperan sebagai utusan.

"Para elite, khususnya yang menjadi pengelola kekuasaan negara dan pemerintahan memiliki tanggung jawab moral untuk menyatukan kembali kelompok masyarakat yang mengalami keterbelahan dan pemisahan secara sosial (segregation)," tegasnya.

Diketahui, Habib Rizieq menyampaikan pandangannya terhadap kegaduhan nasional yang terus meningkat belakangan ini. Dirinya setuju dengan adanya wacana rekonsiliasi. Tetapi, HRS mengajukan tawaran rekonsiliasi bersyarat. 

"Ooo kalau mau dialog, boleh. Rekonsiliasi, ahlan wa sahlan. Kita siap dialog. Kita siap damai. Kita siap hidup tanpa kegaduhan. Tapi bebaskan dulu para ulama. Bebaskan dulu para habaib kita. Bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama-ulama yang menderita di penjara. Bebaskan ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang sudah sepuh, Habib Bahar bin Smit, bebaskan Dr. Syahganda Nainggolan, bebaskan Anton Permana, bebaskan Jumhur Hidayat, bebaskan dulu Meraka. Bebaskan dulu para buruh, mahasiswa, bebaskan pendemo, bebaskan pelajar yang saat ini masih memenuhi ruang-ruang tahanan. Bebaskan dulu mereka," katanya dalam pidato yang ditayangkan streaming di kanal YouTube FrontTV Rabu malam (11/11/2020).[]