GELORA.CO - Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya), Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan akan terus memerintahkan prajuritnya menurunkan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab. Dia menuturkan bahkan saat ini penurunan baliho itu dibantu masyarakat dari FPI sendiri.
"Saya akan terus lakukan dan sekarang gabung dengan Pol PP, Polri dan bahkan masyarakat FPI yang turut gabung mencopot baliho tersebut," kata Dudung kepada detikcom, Sabtu (21/11/2020).
Dudung kemudian mengirimkan beberapa foto kepada detikcom. Foto yang dimaksud adalah dokumentasi kegiatan pencopotan baliho Habib Rizieq.
Dudung tak menyebutkan secara detail lokasi dan waktu peristiwa pencopotan baliho itu. Nampak dua orang berkopiah putih, yang salah satunya memakai gamis putih berada di lokasi pencopotan baliho bergambar sosok Habib Rizieq. Pencopotan itu terlihat dilakukan saat langit sudah gelap.
Dalam kesempatan yang sama, Dudung menanggapi kritik yang ditujukan kepadanya terkait pencopotan baliho Imam Besar FPI, Habib Rizieq Syihab. Dudung menyampaikan tidak akan berdiam diri dan akan terus menertibkan baliho-baliho Habib Rizieq.
"Ya kalau sesuai fungsinya, menunggu ancaman dari luar, kapan kerjanya. Terus mau diam saja?" ujar Dudung.
Dudung mengatakan dirinya memberi perintah kepada jajaran Kodam Jaya untuk mencopot baliho Habib Rizieq karena Satpol PP dan kepolisian tak berdaya. Dirinya, tegas Dudung, akan terus melakukan pencopotan baliho Habib Rizieq.
"Sementara Pol PP dan Polri sudah nggak berani bertindak, saya akan terus lakukan (pencopotan baliho Habib Rizieq-red)," tegas Dudung.
Sebagaimana diketahui, kritik bermunculan pasca pernyataan tegas Dudung soal dirinya memerintahkan prajuritnya menurunkan baliho Habib Rizieq. Kritik datang dari Partai Gerindra.
"Kita sudah memiliki institusi juga perangkat-perangkatnya yang mengatur masalah itu. Sehingga sebaiknya institusi TNI kembali saja kepada tugas pokoknya yaitu menjadi kekuatan Pertahanan Negara. Masih ada institusi-institusi lain yang lebih berwenang untuk menertibkan itu," kata Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Kristiono kepada wartawan, Jumat (20/11).
Selain Gerindra, PKS juga bersikap senada. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari menyarankan urusan pencopotan baliho diserahkan ke Sat Pol PP saja.
"Baliho itu kan bagian Satpol PP, biarlah urusan Satpol PP kalau misalkan boleh juga sih kalau tentara dilibatkan tapi sifatnya diminta bantuan," kata ketika dihubungi kemarin.
"Misalkan Satpol PP nya nggak berani untuk menurunkan dikawal tentara boleh. Tapi yang kerja Satpol PP bukan tentara yang kerja, malah Satpol PP nya yang nonton," imbuhnya.(dtk)