Dradjad Wibowo: Ekonomi Indonesia Terjajah Karena Doyan Utang
logo

4 November 2020

Dradjad Wibowo: Ekonomi Indonesia Terjajah Karena Doyan Utang

Dradjad Wibowo: Ekonomi Indonesia Terjajah Karena Doyan Utang


GELORA.CO - Indonesia saat ini secara tidak langsung telah dijajah dalam bentuk kolonialisme ekonomi dan finansial melalui soft power dengan ambil bagian di dalam organisasi International Monetary Fund (IMF).

Selain itu, dikatakan pakar ekonomi, Dradjad H. Wibowo, selama beberapa dekade, Bank Dunia bahkan yang lebih rendah lagi adalah Bank Pembangunan Asia (ADB) bisa 'mendikte' kebijakan ekonomi Indonesia.



“Pada tahun 2005 saya sebagai anggota Komisi XI DPR membuka dokumen di mana Indonesia diwajibkan menjual belasan BUMN hanya agar salah satu termin pinjaman dari ADB dicairkan,” kata Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/11).

Politisi PAN ini menegaskan, saat ini Indonesia telah dijajah oleh para diktator ekonomi dari negara lain lantaran doyan mencari utang.

“Sekarang pun Indonesia masih menjadi jajahan ekonomi negara investor dan atau kreditor tertentu. Kebijakan fiskal kita yang terlalu doyan utang merupakan salah satu penyebabnya. Akibatnya Indonesia kurang berdikari di bidang fiskal, maupun ekonomi secara lebih luas,” bebernya.

“Lemahnya Indonesia dalam menghadapi investor nikel dan tenaga kerja asing adalah salah satu contohnya,” imbuhnya.

Dradjad memberi contoh lain, terjajahnya ekonomi Indonesia oleh negara lain yakni dengan adanya pelepasan surat utang Indonesia dengan kupon yang hampir 1,4 persen lebih mahal dari Filipina meski emisi obligasinya berdekatan waktunya.

“Kalau Indonesia berdikari, mana bisa investor pasar obligasi mendiktekan kupon yang kemahalan?” katanya.

Menurutnya, jika ingin lepas dari berbagai bentuk penjajahan ekonomi, Indonesia harus mengubah haluan politik ekonominya.

“Semua negara memang saling tergantung satu sama lain. Itu keniscayaan global. Tapi banyak negara yang bisa berdikari kebijakan ekonominya tanpa didikte negara, investor atau kreditor tertentu. Mau tidak pemerintah melakukannya?” tandasnya(RMOL)