PB HMI: Luhut Pandjaitan Terbukti Tidak Kapabel Kendalikan Pandemi -->
logo

4 Oktober 2020

PB HMI: Luhut Pandjaitan Terbukti Tidak Kapabel Kendalikan Pandemi

PB HMI: Luhut Pandjaitan Terbukti Tidak Kapabel Kendalikan Pandemi


GELORA.CO - Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sudah dua pekan mengomandoi Satuan Tugas penanganan Covid-19. Hasilnya, justru meleset dari target yang ditetapkan. Angka kematian di lima daerah prioritas justru meningkat drastis.

Begitu kata Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) Sadam Syarif menanggapi capaian Luhut dalam mengemban tugas dari Presiden Joko WIdodo. Luhut ditenggat 2 pekan untuk menyelesaikan masalah corona di 9 provinsi.

Sadam Syarif menilai capaian kinerja ini menjadi bukti ketidakmampuan Luhut dalam menjalankan misi khusus Jokowi.

"Sejak awal publik bahkan telah meragukan kemampuan Pak LBP untuk menyelesaikan tugas khusus presiden ini. Secara umum beliau memang tidak memiliki kapabilitas dan fokus untuk mengurus negara, kecuali dalam urusan diplomasi dan menghadirkan investor bersama tenaga kerja asing ke dalam negeri,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (4/10).

Baginya, Luhut sebagai Menko Marves memiliki porsi dan wilayah kerja yang terlalu luas dan terkesan superior dalam kabinet. Buntutnya, mantan Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat (Kodiklat TNI AD) itu tidak fokus dan lupa diri.

"Sulit bagi siapapun untuk tidak mengatakan bahwa superioritas dan arogansi LBP lah yang menjadikan iklim kerja kabinet dan situasi nasional menjadi krisis dan tidak menentu seperti saat sekarang,” tegas aktivis asal Kupang ini.

Sadam Syarif mendesak Luhut untuk segera mengembalikan amanah sebagai ketua satgas penanganan Covid-19  kepada presiden karena sudah tidak mampu mengemban tugas tersebut. Tidak lupa, sambunnya, Luhut menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat.

"Ketidakfokusan justru menjadikan beliau terlihat tidak becus dalam menyelesaikan kerja-kerja pemerintahan hari ini. Tentu saja, hal seperti ini sangat merugikan wibawa kepemimpinan Jokowi sebagai kepala pemerintahan,” ujarnya.[rmol]