GELORA.CO - Peringatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait manuver menteri yang disinyalir tidak sejalan dengan visi misi presiden tak lebih sebagai fatsun dan etika politik dalam sistem presidensial.
"Itu adalah pengingat kita terhadap fatsun dan etika politik dalam sistem presidensial. Menteri adalah pembantu presiden yang bekerja untuk mewujudkan visi misi presiden, bukan agenda pribadi untuk kontestasi 2024,” tegas politisi PDIP, Hendrawan Supratikno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/10).
Menurutnya, para menteri Jokowi perlu memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden, meski jabatan tersebut tampak menggiurkan untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Di satu sisi, jabatan menteri adalah jabatan dengan panggung terbuka dan strategis untuk meniti ambisi masa depan, tapi di sisi lain ada kerangka sistem yang harus dipatuhi,” katanya.
“Jadi rata-rata orang bermain dengan diam-diam. Kita hanya mencium gelagat dari orang-orang tersebut,” imbuhnya.
Disinggung mengenai pernyataan politisi PDIP Darmadi Durianto perihal kudeta yang merangkak dalam pemerintahan Jokowi, ia mengamini bahwa ada ketidaksadaran sejumlah pihak terhadap sesuatu, namun hal itu justru bertentangan, dalam hal ini terhadap kebijakan kepala negara.
“Dalam jangka pendek mungkin yang terjadi baru ambivalensi loyalitas. Kesuksesan diklaim sebagai prestasi pribadi, sedangkan kelemahan dieksternalisasi sebagai kegagalan tim,” tutupnya. (*)