GELORA.CO - Dibandingkan kota-kota besar di Indonesia, bisa dibilang pembangunan di Kota Medan masih cukup tertinggal.
Padahal, bila ditinjau dari segi usia, seharusnya Kota Medan sudah menjadi kota metropolitan, karena termasuk kota paling terbesar di Indonesia.
Menurut akademisi FISIP Universitas Sumatera Utara (USU), Indra Fauzan, kondisi ini terjadi karena pada periode kepemimpinan Kota Medan sebelumnya, bahkan sampai saat ini, program pembangunan di Kota Medan tak diawali dengan perencanaan yang baik.
"Tidak ada perencanaan yang baik dalam program pembangunan, nyaris di seluruh sektor," ucap Indra, Kamis (29/10), dikutip Kantor Berita RMOLSumut.
Akibatnya, seluruh program pembangunan yang ada seolah-olah berjalan sendiri alias autopilot. Dalam pembangunan kota misalnya, RT RW yang seharusnya menjadi rujukan sering kali diabaikan.
Kondisi ini membuat program pembangunan terkesan sembarangan, yang pada ujungnya berdampak negatif terhadap lingkungan. Ketersediaan ruang terbuka hijau menjadi kurang, dan masalah banjir makin parah.
Belum lagi dengan birokrasi yang masih amburadul dan belum sepenuhnya transparan, kasus korupsi yang menjerat walikota dan sejumlah pejabat, membuat pembangunan di Kota Medan tidak pernah ada kemajuan.
Ditambahkan Indra, kondisi jalan di inti kota dan di tingkat kelurahan, rusaknya semakin permanen. Ditambah adanya ‘wisata’ banjir di setiap sudut jalan bila hujan mengguyur Kota Medan.
"Sudah bisa dipastikan, pemimpin kita ini hanya duduk diam," tegasnya.
Pola autopilot yang terjadi selama ini semakin menegaskan kembali bahwa kinerja Pemkot Medan masih negatif. Pelayanan publik yang diprogramkan masih sebatas jargon semata.
Apabila warga ingin mengurus kelengkapan administrasi kependudukan, masih melewati birokrasi yang panjang.
Ke depan, kata Indra, kota ini membutuhkan pemimpin yang aandal. Pemimpin yang mau terjun langsung ke lapangan dan mencari tahu masalah di masyarakat.
"Pemimpin yang andal, mau melakukan perubahan demi kepentingan masyarakat," katanya.
Yang paling utama, kata dia, Walikota Medan ke depan harus mampu berkolaborasi dengan seluruh pihak, terutama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan daerah-daerah penyangga, seperti Kota Binjai dan Deliserdang.
"Pembangunan kota ini tidak bisa jalan sendiri. Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dari pusat, provinsi, daerah penyangga dan masyarakat harus dilibatkan. Tentu butuh pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam urusan seperti ini," pungkasnya. (RMOL)