Catatan KAMI Setahun Jokowi-Maruf: Kemiskinan Meningkat Tajam, tapi Utang Naik 2x Lipat dari Era Soekarno sampai SBY
logo

21 Oktober 2020

Catatan KAMI Setahun Jokowi-Maruf: Kemiskinan Meningkat Tajam, tapi Utang Naik 2x Lipat dari Era Soekarno sampai SBY

Catatan KAMI Setahun Jokowi-Maruf: Kemiskinan Meningkat Tajam, tapi Utang Naik 2x Lipat dari Era Soekarno sampai SBY


GELORA.CO - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memberikan catatan evaluatif terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Presidium KAMI, Purn. Jendral TNI Gatot Nurmantyo, memaparkan hasil kajian KAMI terkait tingkat kemiskinan masyarakat yang berbanding terbalik dengan utang pemerintah yang meningakat tajam.

"Tentang kemiskinan, sejak tahun 96 mengalami penurunan. Namun 2 tahun terakhir, sebelum covid terjadi bahkan sudah meningkat dan diperkiraakan semakin tajam tingkat kemiskinan," ujar Gatot dalam acara ILC, Selasa malam (20/10).

Angka kemiskinan yang dicatat Gatot mencapai 91,90 juta orang pada tahun 2019. Menurutya, angka ini akan terus meningkat seiring kondisi pandemi Covid-19 yang belum juga mereda.

"Diperkirakan akan terus naik, apalagi dengan perkembangan wabah ini," ungkapnya.

Di samping itu, Gatot mencatat utang Indonesia hingga periode kedua Jokowi tahun ini mengalami peningkatan dua kali lipat, jika dibandingkan utang pemerintah sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Utang sejak tahun 2015 telah mengalami peningkatan hingga dua kali lipat dari akumulasi seluruh presiden yang ada, sampai dengan SBY," kata Gatot.

"Pada saat (era) Bung Karno sampai dengan SBY ada Rp 2.400 triliun. Sedangkan sekarang telah mencapai hampir Rp 6 ribu triliun," sambungnya.

Bahkan, KAMI memprediksi utang terhadap PDB pada tahun 2021 akan meningkat tajam, kurang lebih 42,1 persen. Bahkan, Gatot menyebut rasio utang terhadap pendapatan negara pada tahun depan akan lebih memprihatinkan.

"Tahun 2021 diperkirakan rasionya mencapi 418 persen. Artinya utang sudah 4 kali lebih dari pendapatan negara. Ini yang benar-benar perlu mendapat perhatian yang sangat serius," demikian Gatot Nurmantyo. (*)