GELORA.CO - Kebijakan rem darurat yang diambil Gubernur DKI Anies Baswedan dalam memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat ternyata menjadi sorotan. Kebijakan itu bahkan disoroti dua menteri koordinator.
Salah satunya, Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto mengingatkan Anies Baswedan soal rencana penerapan PSBB secara ketat mulai besok, 14 September 2020.
Airlangga mengingatkan agar kebijakan yang ditempuh untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 di ibu kota tidak berlebihan. Dalam hal ini, dirinya menekankan pentingnya micromanagement atau manajemen mikro.
"Kita melihat micromanagement itu menjadi penting sehingga dengan demikian kita bisa tahu sumbernya, kenapanya, sehingga kita tidak dalam tanda petik mengambil langkah-langkah yang katakanlah bukan salah, (melainkan) overdosis," kata dia dalam diskusi yang tayang di saluran YouTube Medcom.id, Minggu (13/9/2020).
Airlangga mengatakan manajemen mikro ini sederhananya adalah menyetop penularan virus Corona dengan menutup tempat-tempat tertentu yang menjadi area rawan pemaparan COVID-19. Jadi bukan menutup seluruh aktivitas.
Dirinya mengingatkan pula bahwa Jakarta bukan sebuah provinsi yang hanya mencerminkan 20% perekonomian negara, tetapi dia adalah pusat syaraf perekonomian nasional.
"Sehingga apapun yang diambil merefleksikan, berpengaruh terhadap kebijakan nasional," ujarnya.
Airlangga juga menyebut pernyataan Anies saat mengumumkan PSBB ketat itu berdampak negatif pada pasar modal dan pasar uang. Laju IHSG sempat turun.
Beruntungnya pada Jumat kemarin, pasar kembali tenang sehingga laju IHSG mulai positif. Sementara indeks harga saham gabungan di negara-negara lain Asia terkontraksi akibat menunggu pengumuman kebijakan The Fed.
"Hanya Indonesia yang naik karena dalam tanda petik dosisnya (kebijakannya) dihitung kembali lah," tambah Airlangga.
Foto: Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan (Luqman Arunanta/detikcom)
Kemudian yang kedua adalah Menko Polhukam Mahfud Md. Turunnya laju IHSG itu membuat Mahfud angkat bicara. Mahfud mengomentari kata 'PSBB Total' yang diumumkan Anies. Dia menyebut kata itu seakan-akan mengartikan Jakarta baru akan PSBB, hal ini disebutnya berdampak pada kegiatan ekonomi.
"Sebenarnya cuma kata-istilah 'PSBB total' seakan-akan baru dan secara ekonomi mengejutkan. Menurut para ahli, kemarin itu hanya beberapa jam, pagi-pagi jam 11.00 WIB, negara sudah rugi Rp 300 triliun atau Rp 297 triliun hanya sebentar karena pengumuman itu. Padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan, wong sebelumnya juga PSBB mengatakan bioskop akan dibuka, tempat hiburan, dan lain-lain kan hanya seperti itu," kata Mahfud pada Sabtu (12/9/2020).
"Cuma ini karena ini tata kata, bukan tata negara," imbuh Mahfud memberikan penegasan.
Mahfud menilai tidak ada yang salah dari kebijakan PSBB total. Hanya, pengumuman rem darurat tersebut memberi semacam efek kejut.
"Ya akibatnya kacau kayak begitu. Apa coba salahnya memang dia melakukan itu, coba besok dilihat saja, nggak ada masalah, lihat apa yang ditutup ini, tapi kemudian dinarasikan seakan-seakan terjadi hal yang sangat gawat, tapi ya gitu juga, tidak ada masalahnya," kata Mahfud.
"Di Jakarta itu memang sedang PSBB, pemerintah tahu Jakarta harus PSBB dan tidak pernah dicabut. PSBB itu sudah dilakukan. Yang sekarang salah itu di Jakarta bukan PSBB-nya, tapi tadi yang dikatakan Pak (Muhammad) Qodari, rem daruratnya, tapi tetap PSBB," imbuh Mahfud.
Mengenai sorotan itu Pemprov DKI melalui Ahmad Riza Patria (Ariza) selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta sempat merespons. Ariza mengatakan keputusan kembali memberlakukan PSBB itu sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.
"Sebagaimana juga arahan Pak Presiden, bahwa kita mengutamakan keselamatan dari warga. Itu yang menjadi prioritas pemerintah pusat dan pemerintah DKI sangat mendukung. Kita mengutamakan kesehatan-keselamatan seluruh warga," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Riza berharap keputusan Pemprov DKI memberlakukan PSBB total pada Senin (14/9) dapat dipahami semua pihak. Menurutnya, Pemprov DKI bersama pemerintah pusat juga telah berkoordinasi untuk membahas kebijakan apa saja yang ada selama PSBB.
"Mudah-mudahan kebijakan yang tadi malam diambil yang akan diberlakukan Senin ini, mudah-mudahan bisa dipahami semua pihak, bisa dimengerti, dan Pak Gubernur tadi sudah rapat dengan pemerintah pusat terkait hal tersebut. Pak Gubernur sendiri nanti akan menyampaikan apa hasil dari pertemuan tadi, antara Gubernur dengan beberapa menteri, khususnya pemerintah pusat menyikapi situasi dan kondisi kita," ucapnya.(dtk)