GELORA.CO - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengeluarkan laporan terbaru terkait kekuatan militer China. Dalam laporannya, China diduga akan membangun fasilitas militer di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai RI patut waspada karena laporan Kemhan AS ini bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia, yakni bebas aktif.
"Bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara yang disebut harus waspada dengan penyebutan ini. Hal ini mengingat Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif," jelas Hikmahanto dalam keterangannya, Jumat (4/9).
Menurut Hikmahanto, Indonesia seharusnya tidak menyediakan wilayah kedaulatannya untuk penempatan tentara asing dari mana pun. Meski Indonesia ada ketergantungan ekonomi ke suatu negara, namun tak boleh menggoyahkan prinsip politik bebas aktif dan kedaulatan Indonesia.
"Namun, Indonesia juga harus berhati-hati dalam menyikapi laporan Pentagon. Mengingat pada saat ini, AS sedang membutuhkan legitimasi dari banyak negara untuk berhadapan dengan militer China di Laut China Selatan," jelasnya.
Indonesia tidak seharusnya terjebak untuk mendukung AS dalam rivalitasnya dengan China.
Sebab, AS melihat Indonesia memiliki kedekatan begitu erat dengan China, bahkan ketergantungan yang tinggi. Maka dari itu, Hikmahanto berharap Indonesia dapat menjaga jarak dengan negara-negara besar yang berseteru, dengan terus mengedepankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif.
"Bila pengambil kebijakan berat sebelah ke salah satu negara, maka rakyat akan menilai. Dan mereka akan memastikan untuk tidak memilih partainya dalam pemilu mendatang," tutup dia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah menilai dugaan rencana China membangun fasilitas militer di RI menggunakan kata sumir.
"Bahasa yang digunakan sangatlah sumir, 'The PRC (Republik Rakyat China) has likely considered'," kata Faizasyah kepada kumparan, Kamis (3/9).
Dalam laporan yang ditulis Kemhan China, tertulis sebuah pernyataan: 'The PRC has likely considered locations for PLA military logistics facilities in Myanmar, Thailand, Singapore, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, United Arab Emirates, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, and Tajikistan.' Likely considered sendiri jika diartikan sangat mempertimbangkan.
Faizasyah menegaskan Indonesia akan tetap berpedoman pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan seluruh negara. []