GELORA.CO - Front Pembela Islam atau FPI ikut berkomentar terkait pembubaran acara Silaturrahim Akbar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya dengan tema acara 'Mengantisipasi Bangkitnya Komunisme Gaya Baru’ yang dihadiri Gatot Nurmantyo.
Juru Bicara FPI, Munarman, membandingkan acara KAMI dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.
Menurut Munarman, seharusnya Polri juga tak memberikan izin penyelenggaraan Pilkada jika acara KAMI di setiap daerah tak mendapatkan izin yang sama dengan alasan kesehatan.
"Gak ada izin-izin, Pilkada tuh batalin jangan kasih izin," singkat Munarman saat dihubungi, Selasa (29/9/2020).
FPI, PA 212 dan GNPF Ulama diketahui menyerukan melalui maklumat agar pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda atau diberhentikan demi keselamatan masyarakat.
Maklumat itu turut ditandatangani oleh Ketua PA 212 Slamet Maarif, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak dan Ketua Umum FPI Ahmad Shobri Lubis.
Ada tiga hal yang menjadi poin maklumat mereka. Pertama yang mereka tuntut ialah penundaan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
"Menyerukan untuk dilakukan penundaan dan menghentikan seluruh rangkaian/tahapan proses Pilkada Maut 2020 yang telah terbukti menjadi sebab mobilisasi massa dan menjadi klaster penyebaran Covid-19," bunyi maklumat tertulis yang diterima Suara.com, Selasa (22/9/2020)
Selanjutnya dalam poin kedua, mereka menuntut tanggung jawab negara dalam melindungi bangsa Indonesia dari ancaman Covid-19 melalui kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat jelata. Terkahir, mereka menyerukan umat muslim agar memboikot seluruh tahapan Pilkada serentak Desember mendatang.
"Menyerukan kepada segenap pengurus, simpatisan pada khususnya dan seluruh ummat Islam Indonesia pada umumnya untuk tidak terlibat dalam seluruh rangkaian/pentahapan proses Pilkada maut 2020," tulis maklumat.(*)