GELORA.CO - Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok membuka aib manajemen Pertamina. Ahok secara terbuka menyebut ada direksi yang hobi melobi menteri.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok melalui akun YouTube POIN seperti dikutip detikcom, Selasa (15/9/2020).
Selain itu, Ahok juga membuka permasalahan pada sistem gaji dalam tubuh Pertamina. Ahok mengatakan gaji pejabat tetap diberikan meski pejabat itu dicopot.
"Orang dicopot dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misal gaji Rp 100 juta lebih masa dicopot gaji masih sama? Alasannya dia sudah orang lama, harusnya gaji mengikuti jabatan Anda," sebut Ahok.
Dirangkum detikcom, Rabu (16/9/2020), pernyataan Ahok tersebut menuai berbagai macam tanggapan dari sembilan fraksi partai di DPR RI. Komentar tersebut pun ada yang pro dan kontra dengan dengan pernyataan Ahok.
Berikut berbagai macam tanggapan dan komentar dari sembilan fraksi di DPR RI:
1. Gerindra
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Presiden Jokowi mencopot Ahok dari jabatan. Andre menilai Ahok telah membuat Pertamina gaduh.
"Menurut saya sebagai anggota DPR Komisi VI, ya, yang mitra BUMN bahwa tidak gunanya Presiden mempertahankan Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komut Pertamina. Kenapa? Pertama, ya, yang bersangkutan selalu membikin gaduh," kata Andre kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).
Andre meminta Ahok dicopot terkait pernyataan perihal manajemen Pertamina. Menurut Andre permasalahan internal Pertamina bukan untuk diumbar-umbar ke publik.
"Seharusnya komut itu kalau ada masalah, perbaikan, dia selesaikan di internal atau laporkan ke Menteri BUMN, tidak mengumbar ke keluar, sehingga menimbulkan kegaduhan dan memberikan citra negatif kepada Pertamina yang berjuang di semester kedua tahun 2020 ini untuk mengembalikan, mendapatkan keuntungan setelah di semester pertama rugi kan," ujar Ketua DPD Gerindra Sumbar itu.
2. PDIP
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat membela Ahok dari serangan Andre Rosiade, yang mendesak agar Ahok dicopot jabatan Komut Pertamina. Djarot meminta Andre menghilangkan kebiasaan menyalahkan orang lain.
"Kalau itu nggak usah dikomentari. Hanya saja, janganlah kita punya kebiasaan kalau tidak suka dengan seseorang maka apa pun yang disampaikan selalu salah," kata Djarot saat dihubungi, Rabu (16/9/2020).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDIP Aria Bima mengingatkan Andre tidak mencampuri urusan internal BUMN. Menurut Aria ada batasan yang diatur oleh undang-undang.
"Kita itu terbatas dalam Pasal 91 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tentang organ perusahaan, dilarang ikut campur. Selain organ perusahaan, tidak boleh mencampuri BUMN," ujar Aria Bima dalam perbincangan, Rabu (16/9/2020).
3. PPP
Pernyataan Ahok terkait aib direksi Pertamina juga mendapat sorotan PPP. Anggota Komisi VI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi meminta Ahok terlibat membenahi permasalahan internal Pertamina.
"Nah itu dia. Sebagai Komut harusnya Pak Ahok bisa ikut terlibat membenahi Pertamina dari dalam," kata Baidowi kepada wartawan pada Rabu (16/9/2020).
Baidowi menilai masalah internal Pertamina tidak perlu menjadi kegaduhan di publik. Ia pun menyarankan Ahok mundur apabila tidak mampu melakukan pengawasan dan audit di Pertamina.
"Lebih baik persoalan diselesaikan tanpa kegaduhan dibanding membuat kegaduhan tapi persoalan tidak diselesaikan. Kalau tidak mampu melakukan pengawasan dan audit sebaiknya mundur. Soal copot mencopot biarlah menteri BUMN yang mengevaluasi," ujar Baidowi.
4. Golkar
Partai Golkar turut memberikan tanggapan terkait pernyataan Ahok. Anggota Komisi VI DPR F-Golkar Nusron Wahid menilai kemungkinan Ahok sudah lelah terhadap kondisi yang menjadi aib di Pertamina.
"Pada satu sisi, Ahok itu bagian dari Pertamina. Dia bertanggung jawab untuk memperbaiki borok yang ada. Dia ikut bertanggung jawab untuk menyembuhkan penyakit, karena dia bagian dari keluarga besar, bukan mengumbar borok dan penyakit ke publik," kata Nusron kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).
Namun, Nusron menilai pihak internal Pertamina juga harus berbenah menyikapi pernyataan Ahok. Sebagai yang bertanggung jawab terhadap perusahaan, para direksi dan komisaris Pertamina dinilai harus melakukan evaluasi.
"Tapi, pada sisi lain, direksi juga harus introspeksi, kenapa sampai Ahok mengumbar ke publik. Apa sudah buntu komunikasinya? Lepas dari soal cara, jangan-jangan yang disampaikan benar. Jadi harus introspeksi dan memperbaiki," ujar Nusron.
"Ini menjadi momentum kementerian untuk mengevaluasi kinerja komisaris dan direksi supaya salurannya efektif, ada checks and balances antara BOD (board of directors) dan BOC (board of commissioners). Sebab, merekalah yang bertanggung jawab atas nasib korporasi," sambungnya.
5. Demokrat
Ahok membongkar aib Pertamina mendapat kritik dari Partai Demokrat. Partai berlambang mercy itu menilai pernyataan Ahok hanya sebagai pencitraan.
"Saya khawatir ini bentuk pencitraan Pak Ahok saja di kala image negatif akibat kerugian Pertamina," kata anggota Komisi VI F-Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).
Pertamina mengalami kerugian selama semester I-2020 yang besarannya mencapai US$ 767,92 juta atau setara Rp 11,13 triliun. Herman pun meminta Ahok tidak menyerang perusahaan tempatnya bernaung itu.
"Pak Ahok adalah Komut di Pertamina. Sebaiknya silakan gunakan kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya secara internal. Saya setuju bahwa Pertamina harus efisien, profesional, dan menjadi perusahaan hebat ke depan," ujar Herman.
6. PKB
Ketua Komisi VI dari Fraksi PKB Faisol Riza ikut memberikan tanggapan terkait pernyataan Ahok soal aib Pertamina. Faisol menilai Ahok hanya mengeluarkan keluh kesah.
"Pak Ahok cuma ngeluh saja. Keluhannya kalau berguna memperbaiki Pertamina, bagus. Kalau ternyata tidak ya sudah. Anggap saja sebagai kritik," kata Faisol kepada wartawan pada Rabu (16/9/2020).
Faisol pun tidak mempermasalahkan apabila keluhan Ahok terkait Pertamina menjadi konsumsi publik. Menurutnya, hingga saat ini, informasi mengenai Pertamina masih terbatas.
"Soal cara saya kira setiap orang punya gaya. Soal konsumsi publik nggak apa-apa, biar masyarakat menilai apakah Pak Ahok dan caranya benar atau salah. Apalagi selama ini informasi mengenai Pertamina khan terbatas di masyarakat," ujar Faisol.
7. NasDem
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi NasDem Subardi menilai Ahok sedang menceritakan ketidakmampuannya sebagai komut dalam mengawasi Pertamina. Bahkan, Subardi mengatakan Ahok menceritakan cacatnya sendiri.
"Yang disampaikan Ahok seperti menceritakan cacatnya sendiri. Jangan karena ketidakmampuannya mengawasi Pertamina, Ahok lantas teriak-teriak di media," kata Subardi kepada wartawan pada Rabu (16/9/2020).
Subardi pun khawatir kritik yang dilontarkan Ahok membuat performa Pertamina semakin buruk. Sebab, menurutnya, Ahok mengkritik Pertamina dengan cara yang emosional dan kasar.
"Kita ingin performa Pertamina membaik. Pertamina harus mampu berkembang dan bersaing dengan perusahaan raksasa, seperti Aramco, Chevron, Exxon, atau Petronas. Tapi kalau memilih cara-cara kasar dan emosional, ini justru kontraproduktif," ujar Subardi.
8. PKS
Sorotan terhadap pernyataan Ahok tak lepas dari amatan PKS. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Amin Ak menilai kritik Ahok terhadap Pertamina tak substansial.
"Saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak BTP bukan hal yang substansial. Jadi, kalau sebagian orang menilainya bikin gaduh, ada benarnya," kata Amin kepada wartawan pada Rabu (16/9/2020).
Amin mengatakan Ahok seharusnya tidak hanya mengkritik Pertamina. Namun, Ahok seharusnya juga memberi solusi perbaikan terhadap persoalan internal di Pertamina.
"Kalau benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, seharusnya Pak BTP mengungkapkan hal-hal yang substansial terkait dengan kinerja Pertamina atau kondisi internal Pertamina dan menyampaikan masukan-masukan perbaikannya," ujarnya.
9. PAN
PAN juga turut menyoroti sikap Ahok yang justru membongkar aib Pertamina ke publik. Langkah Ahok itu dinilai tidak tepat.
"Menurut pandangan kami, apa yang dilakukan Pak Ahok tentu tidak tepat, tidak pas. Sampai mengumumkan atau mempublikasikan permasalahan di internal Pertamina itu kepada pihak luar, terutama kepada masyarakat umum melalui media," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).
Eddy mengatakan ada mekanisme di internal Pertamina jika ada masalah. Wakil Ketua Komisi VII DPR itu juga menegaskan hasil rapat direksi ataupun komisaris seharusnya tidak diungkap ke publik.
"Jika memang ada permasalahan di dalam tubuh Pertamina terkait direksi, terkait proses bisnis yang berjalan, terkait keputusan-keputusan investasi atau apa pun namanya, Pak Ahok itu memiliki mekanisme di dalam internal Pertamina untuk melaksanakan tugas dan pokok fungsinya sebagai Komisaris Utama," ujar Eddy.(dtk)