Lupa Sebut Nama Wapres saat Pidato, Jokowi Langsung Minta Maaf ke Maruf Amin -->
logo

8 September 2020

Lupa Sebut Nama Wapres saat Pidato, Jokowi Langsung Minta Maaf ke Maruf Amin

Lupa Sebut Nama Wapres saat Pidato, Jokowi Langsung Minta Maaf ke Maruf Amin

GELORA.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat lupa menyapa Wakil Presiden Maruf Amin saat sambutan Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Istana Negara, Selasa (8/9/2020).

Mulanya Jokowi menyapa Ketua BPK Agung Firman, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono. Namun tiba-tiba Jokowi lupa menyapa Maruf Amin yang juga hadir di acara tersebut.

Setelah itu, Jokowi menyampaikan maaf dan langsung menyapa Maruf Amin.

"Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua pimpinan dan anggota BPK RI, yang saya hormati mohon maaf pak Wapres hampir kelupaan. Yang saya hormati bapak Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Jokowi.

Kemudian mantan Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan menyapa para menteri yang hadir dan pimpinan lembaga negara.

"Yang saya hormati para menteri kabinet Indonesia maju, yang saya hormati para pimpinan lembaga non-kementerian," kata Jokowi.

Dalam sambutannya, Jokowi menyambut gembira Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19.

"Hadirin dan undangan yang berbahagia saya menyambut gembira acara ini kick off meeting pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam penanganan pandemi covid 19 tahun 2020 pada hari ini," tuturnya.

Pemerintah kata Jokowi mendukung BPK segera melakukan pemeriksaan dan mendukung pelaksanaan kegiatan untuk menemukan solusi bagi cara-cara baru yang lebih baik dalam menangani krisis.

"Sikap ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah baik jajaran pemerintah pusat pemerintah, daerah lembaga negara lain, Bank Indonesia, OJK badan usaha milik negara, badan layanan umum dan badan usaha milik daerah serta TNI dan polri, lembaga atau badan lain mendukung penuh langkah BPK ini atas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan covid 19 secara transparan akuntabel dan efektif," katanya. (*)