Eri Maju di Surabaya, Kader PDIP Tak Balas Pekik Merdeka Puan -->
logo

2 September 2020

Eri Maju di Surabaya, Kader PDIP Tak Balas Pekik Merdeka Puan

Eri Maju di Surabaya, Kader PDIP Tak Balas Pekik Merdeka Puan

GELORA.CO - Kantor DPD PDIP Jawa Timur mendadak hening usai Puan Maharani mengumumkan Eri Cahyadi-Armudji sebagai pasangan calon yang akan diusung di Pilwalkot Surabaya, Jawa Timur dalam Pilkada Serentak 2020. Kader yang hadir di kantor DPD PDIP Jatim tidak memekikkan kata merdeka.

Mulanya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengumumkan Eri Cahyadi-Armudji sebagai pasangan calon yang akan diusung yang disiarkan langsung via internet. Sejumlah kader yang hadir di kantor DPD PDIP Jatim menyaksikan.

"Rekomendasi Kota Surabaya, diberikan kepada Eri Cahyadi, dengan Armuji. Sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya," kata Puan, disaksikan jajaran DPD PDIP Jatim dan DPC Surabaya melalui daring, Rabu (2/9).

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, usai pengumuman itu dibacakan, suasana DPD Jatim pun langsung hening. Puan sempat memekikkan kata merdeka. Namun tak berbalas.

"Merdeka! Ayo semangat," kata Puan.

Kader PDIP Jatim terdiam. Mereka tidak mengikuti apa yang disampaikan Puan. Belum diketahui pasti mengapa sikap tersebut ditunjukkan para kader di kantor DPD PDIP Jatim. Akan tetapi, Puti Guntur Soekarno terlihat hadir di kantor DPD PDIP Jatim.

Pasangan Eri-Armudji, yang diusung DPP PDIP, mengalahkan sejumlah nama lain yang sempat muncul dalam bursa calon kepala daerah yang akan diusung PDIP di Pilwalkot Surabaya. Mereka adalah Whisnu Sakti Buana dan Puti Guntur Soekarno.

Whisnu Sakti Buana merupakan Wakil Wali Kota Surabaya. Dia sejak lama bertekad menjadi suksesor Tri Rismaharini di Pemkot Surabaya.

Kemudian Puti Guntur Soekarno, keponakan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Nama Puti muncul usai surat rekomendasi dari DPP PDIP beredar di media sosial.

Dalam surat tertanggal 31 Agustus yang beredar, Puti dipasangkan dengan Lilik Arijanto. Namun, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur Sri Untari membantah surat rekomendasi tersebut. Ia bahkan menyebut surat itu palsu. (*)