GELORA.CO - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI memberikan catatan terkait keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2APBN) Tahun 2019. Fraksi menilai realisasi pertumbuhan ekonomi terus menurun.
Jurubicara F-PAN, Farah Puteri, mengatakan, fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 mengalami penurunan, yakni mencapai 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian di tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Hal itu jelas meleset dari target APBN 2019 yaitu sebesar 5,30 persen.
“Bahkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu meleset sejak tahun 2015,” ucap Farah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8).
Tak hanya itu, F-PAN juga memberikan catatan terkait realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.960,63 triliun atau 90,56 persen dari APBN. Hal itu menandakan sumber utama pendanaan APBN masih dari penerimaan pajak. Dia meminta agar pemerintah terus meningkatkan program, terobosan, dan kebijakan, termasuk melakukan reformasi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.
Selanjutnya, terkait realisasi belanja subsidi pada 2019 mencapai Rp201,80 triliun atau 89,96 persen terhadap pagu 2019 yang ditetapkan dalam APBN. F-PAN meminta realisasi subsidi energi tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, serta membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan komoditas barang subsidi dengan harga terjangkau.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus tepat sasaran, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Farah. Dia berpandangan bahwa APBN adalah instrumen kebijakan ekonomi yang sangat penting untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat, sustainable, dan ekspansif, serta terjaga dengan baik.