GELORA.CO - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Prof Salim Said mengungkapkan, sampai saat ini publik masih menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) melindungi PKI.
Banyak juga yang menuduh Presiden Ketujuh RI itu keturunan PKI.
Menurut Salim, tuduhan itu lantaran Jokowi diusung oleh PDIP. Di PDIP, tuturnya, ada kader yang menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI dan banyak keturunan komunis PKI di partai berlambang kepala banteng itu.
Oleh karena itu orang-orang lantas menghubungkan Jokowi dengan menyebutnya melindungi PKI. Tuduhan itu juga dihubungkan dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Prof Salim menilai tuduhan itu sangat merugikan Jokowi. Sebagai pengamat politik sekaligus ilmuwan sosial, mantan Ambasador RI untuk Republik Ceko itu mencermati soal Jokowi yang dikaitkan dengan PKI.
"Saya tidak terlalu percaya Jokowi itu komunis. Dia berada dalam posisi sulit saja karena yang mendukung dia adalah PDIP," tegasnya dalam kanal Hersubeno di YouTube.
Lebih lanjut Prof Salim mengatakan, PDIP meneruskan ideologi Bung Karno tentang nasionalisme, agama dan komunisme (Nasakom). Bung Karno, tuturnya, sampai akhir hayatnya juga tak pernah mengutuk PKI ataupun meninggalkan Nasakom.
"Menurut saya ideologi Nasakom itu tampaknya dipertahankan PDIP," ucapnya.
Itu sebabnya, kata Salim, PDIP tidak terganggu dengan pernyataan Ribka Tjiptaning yang mengaku bangga sebagai anak PKI. Sebab, pengakuan Ribka tidak bertentangan dengan ideologi Bung Karno.
Salim menegaskan, Bung Karno tidak pernah membubarkan Nasakom. Sementara Megawati Soekarnoputri yang juga putri Bung Karno kini memimpin PDIP, partai yang menjadi pengusung utama Jokowi.
"Korbannya salah satunya Jokowi, tetapi dia tidak bisa apa-apa karena perpolitikan kita dikelola berjemaah oleh para oligarki," tandasnya.
Oleh karena itu Prof Salim menilai modal Jokowi saat ini hanya tanda tangan. Keputusan apa pun tidak akan bisa berjalan tanpa tanda tangan Jokowi.
"Nah itu kekuasaannya Jokowi. Tidak ada yang lain. Dia tidak punya partai," cetusnya.
Salim juga mengatakan, Jokowi bisa jadi presiden karena bertemu sejumlah oligarki yang punya kepentingan. Ketika Jokowi menjadi presiden, kelompok-kelompok oligarki itu pun menagih.
"Yang mereka (oligarki-oligarki) inginkan itu kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka. Itu tecermin dari macam-macam usulan RUU yang dibahas di DPR," pungkasnya.[]