GELORA.CO - Penjelasan secara detail dan komprehensif harus benar-benar disampaikan Kejaksaan Agung kepada publik terkait kebakaran yang menghanguskan kantor korps adhiyaksa.
Hal itu penting lantaran publik masih melihat peristiwa kebakaran hebat itu adalah bagian dari rangkaian penanganan perkara yang saat ini ditangani Kejagung.
“Karena hingga saat ini walaupun Menkopolhukam Mahfud MD meminta jangan spekulasi, tetapi opini publik tak bisa dihentikan begitu saja tanpa mendapat landasan yang jelas. Mengapa demikian, karena publik tak melihat secara sederhana kebakaran, tapi sebuah rangkaian,” kata Direktur Ekeskutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/8).
Di gedung Kejaksaan, sambung Adib, juga terdapat CCTV dan alat-alat sadap yang bisa saja rusak akibat kebakaran meski pihak Kejagung berkali-kali menegaskan berkas perkara yang tengah ditangani aman dari lahapan si jago merah.
Nasib CCTV dan alat-alat sadap yang berada di kantor Kejagung penting baginya karena bisa menjawab pertanyaan-pertanyan soal sepak terjang Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam perkara Djoko Tjandra yang disebut-sebut aksinya itu juga dilaporkan kepada Jaksa Agung.
Apalagi, kata Adib, beredar kabar bahwa Jaksa Pinangki telah mempersiapkan proposal landasan hukum perkara Djoko Tjandra senilai 100 juta dolar AS.
“Untuk itu, publik harus dihadirkan secara detail bahwa kebakaran ini murni kebakaran dan tidak ada kaitannya dengan kasus-kasus yang menjadi perhatian selama ini. Itu yang menurut saya penting sehingga publik tak melebar ke mana-mana,” demikian Adib.(rmol)