Sudirman Said: Jika Penutupan STAN karena Isu Radikalisme, Ini Akan Jadi Skandal Bernegara

Sudirman Said: Jika Penutupan STAN karena Isu Radikalisme, Ini Akan Jadi Skandal Bernegara

Gelora News
facebook twitter whatsapp

GELORA.CO - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menutup sementara penerimaan CPNS, termasuk dari lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara). Pendaftaran mahasiswa baru STAN 2020 turut ditutup.  

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2019 Sudirman Said menyayangkan penutupan sementara ini. Apalagi jika penutupan ini dikait-kaitkan dengan isu radikalisme. Menurut Sudirman, apabila benar karena isu radikalisme maka akan mencoreng nama bangsa.  

“Jika benar penutupan STAN karena isu radikalisme, ini akan jadi skandal bernegara. Sejarah akan mencatat kekeliruan pandangan dan kekeliruan langkah ini. Semoga Bu Menteri (Menkeu Sri Mulyani) dan seluruh penentu kebijakan dalam urusan STAN ini sempat memikirkan dalam-dalam,” kata Sudirman Said, Sabtu (11/7).

Ketua Alumni STAN 2014-2016 ini menyatakan orang yang menuduh isu radikalisme di STAN harus belajar membedakan antara gairah beragama (kesalehan), usaha menjaga kelurusan hidup, dan pandangan radikal dalam politik.    

Menurut dia, yang memberi stempel radikal lebih banyak mereka yang punya cara pandang politik. Sehingga berbahaya jika cap radikal disematkan ke orang yang rajin beribadah oleh orang yang tidak menjalankan agama dengan baik, apalagi oleh orang yang berbeda agama.    

“Menjadi orang yang saleh, menjalankan agama dengan segala simbolnya, sesungguhnya sama dengan mengamalkan Pancasila, sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau rajin mengaji, rajin sembahyang, menampilkan simbol beragama disebut radikal, itu sama artinya dengan mengatakan yang mengamalkan Pancasila adalah radikal,” tegas Sudirman.  

Dosen mata kuliah Kepemimpinan di STAN ini menambahkan mahasiswa STAN banyak yang berafiliasi dengan masjid kampus dan meneruskan kebiasaan di kantor ketika sudah bekerja. Banyak di antaranya yang melakukan itu untuk menjaga integritas agar tidak larut dengan praktik korupsi dan suap-menyuap.  

Menjaga integritas dalam alam seperti sekarang, menurut Sudirman, memang memerlukan keteguhan sikap. Pasalnya, saat ini banyak pihak yang dicap radikal karena bicara kebenaran dan idealisme. 

“KPK saja distempel radikal. Pertanyaanya, apakah negara mau melegitimasi tuduhan seperti itu. Padahal keteguhan menjaga prinsip itu dianjurkan oleh ajaran Pancasila,” jelas dia. 

Sudirman berharap moratorium belum menjadi keputusan final. Karena lulusan STAN terbukti banyak diperlukan oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta.  

Selain itu, kata Sudirman, STAN adalah simbol harapan bagi anak-anak orang biasa yang ingin memperoleh pendidikan bermutu dan masa depan yang lebih baik. Menurutnya, banyak anak-anak dari kalangan orang biasa bahkan keluarga yang amat miskin naik kelas secara bermartabat karena pendidikan di STAN.   

“Dengan seleksi yang amat kompetitif dan proses pendidikan yang ketat, kampus ini menjadi penyeleksi talenta terbaik. Mereka menyebar di organisasi pemerintah yang mengurus keuangan negara. Impact-nya amat besar,” kata Ketua Dewan Penasihat Alumni STAN periode 2016-2019 ini. 

Dalam pandangan Sudirman, sangat disayangkan jika efisiensi anggaran harus dijadikan alasan menutup STAN. Pasalnya, investasi di pendidikan tidak akan pernah rugi.   

“Kita semua simpati dan prihatin dengan tekanan ekonomi akibat wabah COVID-19. Tetapi menurut saya memotong anggaran pendidikan tidak boleh menjadi pilihan,” ujarnya. 

Ia mencontohkan, Kaisar Jepang, setelah kalah Perang Dunia II, selalu menanyakan berapa guru yang masih hidup sebelum membangun kembali negeri. Bahkan, saat itu instruksinya membangun pendidikan secara besar-besaran.   

Sudirman pun menawarkan solusi relokasi lulusan STAN sebagai jalan keluar efisiensi yang diinginkan Kemenkeu. Banyak instansi. BUMN, Kementerian/Lembaga, BUMD, dan pemerintah daerah meminta pasokan SDM lulusan STAN. Karenanya lulusan STAN bisa direalokasi tidak harus bekerja di Kemenkeu. []
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita