GELORA.CO - Aparat penegak hukum kekinian terkesan saling lempar tanggung jawab dari berkeliarannya buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.
Djoko Tjandra menjadi fenomenal karena bisa bebas keluar masuk Indonesia dengan status buronnya. Bahkan, dia sempat membuan KTP eletronik.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen menduga, ada peran aparat penegak hukum yang turut membantu perjalanan Djoko Tjandra.
"Ini bukan tuduhan fiktif, jika tidak begitu (dibantu penegak hukum) mana mungkin Djoko Tjandra bebas kesana kemari melenggang kangkung. Ini kasus sangat menampar wajah para lembaga penegak hukum," ujar Samuel kepada wartawan, Jumat (24/7).
Institusi penegak hukum, kata Samuel, mulai dari Polisi, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM sekarang ramai-ramai cuci tangan atas terkuaknya kasus buronan Djoko Tjandra.
"Saling buang badan jadi kebiasaan penjabat negeri ini," ketusnya.
Lebih mengherankan lagi, kata Alumnus Lemhannas ini, penegak hukum seolah kalah dari seorang Djoko Tjandra yang penangkapannya tidak lebih sulit dari mengungkap organisasi teroris.
"Teroris yang terorganisir saja dapat dibongkar dan ditangkap Polisi. Namun tidak dengan seorang yang bernama Djoko Tjandra. Ini ada apa?" katanya terheran. (Rmol)