GELORA.CO - Keputusan pimpinan DPR RI yang mengakomodasi tuntutan Aliansi Nasional Anti Komunisme (ANAK) NKRI terkait penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) disambut positif Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama), Yusuf Martak.
“Intinya kami menginginkan menghentikan pembahasan RUU ini. Bukan hanya sekadar menunda, tapi alhamdulillah pada akhir pembahasan, para wakil DPR berjanji akan menghentikan pembahasan itu walaupun dengan mekanisme yang ada,” kata Yusuf Martak usai rapat tertutup bersama tiga pimpinan DPR RI, di lantai IV Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).
Menurutnya, saat ini bola ada di tangan pemerintah. Namun sayangnya, ia melihat pemerintah belum benar-benar bersikap transparan dan tegas meski beberapa waktu lalu melalui Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut pembahasan ditunda.
“Karena sekarang ada di pemerintah, lucunya beberapa hari lalu pemerintah menyatakan ada di DPR. Nanti, kalau sudah masuk di pemerintah, pemerintah akan menunda, jadi masih mau main kucing-kucingan,” sesalnya.
Dia mengatakan akan mengawal DPR untuk tidak membahas RUU kontroversial tersebut lantaran adanya upaya dari pihak komunisme yang mencoba menyusupi Pancasila.
“Insya Allah, kami sudah melek, kami sudah tahu semua dan kami sudah tahu siapa-siapa inisiatornya. Insya Allah, kami tidak akan menghentikan (demo) dan kami akan mengawal terus,” tutupnya. []