GELORA.CO - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan, iuran BPJS Kesehatan sebenarnya tak perlu naik meski terjadi defisit pembiayaan.
Rizal Ramli berpendapat, sebenarnya ada pilihan mudah yang bisa dilakukan Presiden Jokowi yakni dengan membatalkan program kartu prakerja dan mengalih danya untuk mengatasi defisit BPJS.
"Pak @jokowi sebetulnya punya pilihan mudah: Batalkan program Kartu Prakerja Rp 20 Triliun. Termasuk setoran abal-abal dan KKN provider online (Rp 5,6 Trilliun). Gunakan untuk menyelesaikan masalah BPJS Kesehatan, sehingga tarif tidak perlu naik. Gitu aja ribet, yang penting ada hati untuk rakyat!" tulis Rizal melalui akun Twitternya.
Senada, KPK juga meminta pemerintah untuk meninjau ulang keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Sebab, dalam Kajian Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang KPK lakukan pada 2019, ditemukan bahwa akar masalah dalam BPJS Kesehatan adalah tata kelola.
KPK menemukan permasalahan terdapat pada tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat. Sehingga mengakibatkan defisit BPJS Kesehatan. Menaikkan iuran untuk menutupi defisit anggaran BPJS Kesehatan dinilai tidak tepat.
"Akar masalah defisit BPJS disebabkan karena permasalahan inefisiensi dan penyimpangan (fraud), sehingga kenaikan iuran BPJS tanpa ada perbaikan tata kelola BPJS tidak akan menyelesaikan masalah," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron Jumat (15/5).
Ghufron menyebut kenaikan iuran BPJS Kesehatan justru akan memupus tercapainya tujuan jaminan sosial sebagaimana UU Nomor 40 tahun 2004 bahwa jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. []