Perang Panas Khofifah Vs Risma Imbas Corona Klaster PT Sampoerna, Tuding Walikota Surabaya Lelet
logo

5 Mei 2020

Perang Panas Khofifah Vs Risma Imbas Corona Klaster PT Sampoerna, Tuding Walikota Surabaya Lelet

Perang Panas Khofifah Vs Risma Imbas Corona Klaster PT Sampoerna, Tuding Walikota Surabaya Lelet

GELORA.CO - Hubungan antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memanas setelah 2 karyawan Sampoerna yang positif Covid-19 meninggal dunia.

Saat ini, kasus meninggalnya 2 karyawan pabrik Sampoerna akibat virus corona menjadi perbincangan publik.

Kasus tersebut lantas mengakibatkan ratusan karyawan lain yang bekerja di pabrik Sampoerna harus menjalani serangkaian tes virus corona.

Dilansir oleh Kompas.com, hasil tes swab gelombang pertama menyebutkan, 34 dari 46 orang yang menjalani pemeriksaan, positif Covid-19.

Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur sekaligus Direktur Utama RSU dr Soetomo Surabaya dr Joni Wahyuhadi mengatakan, kasus di pabrik Sampoerna adalah bukti bahwa virus ini sangat infeksius.

Fakta ini bahkan sukses mengejutkan pihak RSU dr Seotomo Surabaya, sebab masih ada 54 karyawan lain yang belum menjalani tes gelombang kedua.

"Gelombang kedua sisanya baru melakukan swab Jumat dan paling cepat Sabtu hasilnya baru keluar," ujar Joni, dikutip dari Kompas.com.

Surabaya lantas menjadi penyumbang infeksi virus corona yang besar di Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun menyayangkan respons Pemkot Surabaya yang dinilai lelet dan lamban dalam menangani kasus tersebut.

Khofifah menyebutkan, kasus itu telah dilaporkan oleh pihak pabrik ke Dinas Kesehatan Surabaya pada 14 April 2020.

Tepat saat dua karyawannya meninggal dunia.

"Mungkin tidak detil informasinya. Jika laporannya detil mungkin akan melalukan respons cepat," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (1/5/2020) malam.

Menurut Khofifah, respon cepat dalam kondisi seperti ini akan membantu mencegah laju infeksi virus corona.

Sementara itu, Pemerintah Surabaya melalui Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser membantah tudingan Khofifah.

Fikser mengatakan, pemkot Surabaya tak pernah main-main dalam menangani pandemi ini, termasuk kasus di pabrik Sampoerna.

Menurutnya, saat menerima laporan adanya dua karyawan meninggal, mereka sesegera mungkin bertindak dengan memanggil pihak perusahaan.

Pemkot Surabaya lah yang mendorong perusahaan untuk segera melakukan rapid test secara masif.

"Pemerintah kota tidak pernah terlambat, Ibu Gubenur (Jawa Timur) tidak benar. Awal mulanya pada tanggal 2 April yang bersangkutan itu sakit dan berobat ke klinik perusahaan," kata Fikser, Sabtu (2/5).

Pasien sakit itu lantas dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani swab tes di rumah sakit berbeda.

Menurut Fikser, saat dua karyawannya meninggal dunia, pemerintah Surabaya juga terus melakukan pemantauan kasus di pabrik Sampoerna

"Begitu kami ketahui, tanggal 16 April Dinkes memanggil perusahaan Sampoerna. Jadi, bukan perusahan yang melapor, tapi kami yang memanggil. Kami yang menemukan. Monggo (silahkan) bisa tanya ke Sampoerna," katanya.

Bukan hanya Fikser, Koordinator Bidang Pencegahan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita juga tak setuju dengan tudingan Gubernur Jawa Timur.

Sebab kata Febria, saat dua pegawai pabrik meninggal dunia, pihaknya langsung meminta 506 pegawai lain isolasi mandiri.

Tracing juga dilakukan secara intensif untuk menetukan status ODP dan PDP.

"Saat itu, puskesmas melakukan tracing dan ditemukan terdapat data kontak erat dengan karyawan," kata Febria.

"Kami begitu tahu satu orang sakit langsung kami cari siapa orang dalam pemantauan (ODP) mana dan pasien dalam pengawasan (PDP) nya," lanjutnya.

"Jadi, tidak benar kalau kami terlambat dalam penanganan Covid-19. Kami pun mencarikan tempat tidur mereka yang positif dan sudah dapat seratus untuk karyawan Sampoerna. Dan memantau sekitar 200 orang keluarga karyawan," ujarnya.

Mengutip dari Tribun Jatim, Risma mengatakan bahwa kasus itu berawal dari kebohongan pegawai, dimana dua orang berstatus PDP nekat berangkat bekerja meski telah diminta untuk isolasi.

Sehingga upaya tracing digencarkan dan ratusan karyawan menjalani rapid test serta karantina di salah satu hotel di Surabaya.

Sementara rapid test menunjukkan adanya 100 karyawan positif, dengan 34 positif swab test gelombang pertama, dan akan dilakukan swab test gelombang kedua. (*)