GELORA.CO - Di awal tahun 2020, seluruh negara di dunia sedang kalang kabut. Pemicunya, wabah virus corona (Covid-19) yang muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 lalu.
Menurut data terbaru dari thewuhanvirus.com, hanya dalam waktu 3 bulan, wabah yang kini menyebar ke seantero dunia tersebut telah membuat 452.285 orang di dunia positif terifeksi dan 20.494 lainnya meninggal dunia.
Indonesia pun tak luput dari infeksi tersebut. Per rabu (25/3) kemarin kasus infeksi virus corona di Indonesia sudah mencapai 790 orang positif, dimana 58 orang meninggal dunia, dan 31 pasien sembuh.
Pimpinan Badan kerjasama antar-parlemen (BKSAP), Putu Supadma Rudana mengatakan pandemi corona di Indonesia hari ke hari semakin mengganas, hingga hari ini tercatat sudah menyebar di 24 provinsi di Indonesia.
"Beberapa kali saya terus ingatkan pemerintah untuk segera melakukan lockdown dalam menghadapi virus corona ini. Tapi pemerintah tampaknya enggan melakukan itu. Apakah tunggu sampai korbannya banyak baru melakukan lockdown," kata Putu saat dihubungi, Kamis (26/3/2020).
Saat ini, kata politikus Demokrat ini sudah 24 provinsi di Indonesia yang terpapar. Dirinya pun mempertanyakan kinerja pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona ini.
"Lambat sekali kerjanya pemerintah kita ini. Katanya obat dari tiongkok sudah datang? Apakah sudah disebar ke seluruh Indonesia. Dan kapan jadwal rapid test dilakukan? Pemerintah harus transparan kepada masyarakat," ucapnya.
Anggota Komisi VI ini menilai, dari awal memang pemerintah Indonesia memang tidak siap dan menyepelekan virus corona ini. Ia khawatir jika pandemi ini tidak berakhir secepat mungkin, maka akan membuat ekonomi di Indonesia lumpuh total.
Terlihat dari banyaknya perusahaan yang mulai tutup seperti mall, kantor, cafe, bioskop dan lainnya. Dan yang paling terdampak tentu saja adalah sektor pariwisata, perhotelan, tekstil, hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Saya mengapresiasi pemerintah yang akan memberikan BLT kepada masyarakat yang terdampak virus corona. Namun apakah itu cukup? Saya rasa tidak. Pemerintah harusnya juga memberikan jaminan tidak adanya PHK dan sembako secara door to door kepada para buruh dan pekerja harian di masa-masa sulit seperti ini," kata ia.
Sebagai anggota DPR, ia pun dengan tegas menolak test covid-19 untuk anggota DPR dan keluarganya. Menurutnya, pemerintah wajib mengutamakan rakyat dan tenaga medis di atas pejabat dalam berbagai hal, baik untuk rapid test covid-19 atau juga untuk opsi obat-obatan dan APD.
"Saya dengan tegas menolak test covid-19 untuk anggota DPR. Saat ini pejabat bukanlah prioritas. Masyarakat dan tenaga medislah yang paling utama untuk diberikan bantuan oleh negara. Anggota DPR ataupun pejabat lainnya cukup mengkarantina diri, menjaga kebersihan, jaga kesehatan, ber-olahraga di rumah dan minum vitamin," tegas Putu.
Putu pun berharap, Presiden Jokowi harus menunjukkan naluri dan instict kepemimpinannya serta sense of crisisnya sebagai pemimpin bangsa dalam menghadapi masalah global terbesar kasus pandemi corona dengan mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat.
"Presiden Jokowi harus mampu menjadi dirijen untuk mengorkestrasi segala resources yang ada sehingga tidak terkesan hanya mengkoreksi bawahan tapi memberikan arahan konsep dan clear direction dengan membiarkan ketua gugus tugas dan juru bicara saja yang menyampaikan berbagai hal-hal penting kepada masyarakat. Saya berharap, pak Jokowi jangan sembunyi dibelakang, tapi hadir didepan bersama para menteri dan ketua gugus tugas dan jubir penanganan covid-19," ungkapnya.(ts)