GELORA.CO - Dua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons kabar adanya upaya penggulingan lewat kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dua menteri itu yakni, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Isu penggulingan itu berasal dari informasi yang diterima Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kemudian diunggah lewat tulisan panjangnya.
Erick merespons dengan hanya mengatakan jika jabatan ialah sesuatu yang setiap saat bisa diambil.
"Saya rasa ginilah jabatan itu kan sesuatu yang bisa setiap saat, yang penting kita sebagai manusianya tidak mengubah karakter kita, jati diri kita karena jabatan. Kalau jabatan itu anytime," katanya usai mengisi acara kuliah umum, di Jakarta, Selasa kemarin (27/1/2020).
Sementara, Sri Mulyani enggan memberi tanggapan terkait isu tersebut. Ia langsung meninggalkan awak media lantaran mesti buru-buru mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden.
"Nanti malam saja, ya," kata Sri Mulyani saat dihadang wartawan di DPR.
Saat ditanya di Kantor Presiden, kembali Sri Mulyani tak memberi tanggapan. Ia hanya melempar senyum.
Begini Kata SBY soal Isu Penggulingan Menteri
Lewat tulisan panjang di akun Facebook resminya, SBY memberi pandangan Jiwasraya. SBY mendengar ada niat menjatuhkan sejumlah tokoh lewat parlemen dengan menggunakan isu Jiwasraya.
Dalam bagian tulisan 'Ada yang dibidik dan hendak dijatuhkan', SBY bercerita soal isu Jiwasraya yang makin ramai dibicarakan di awal Januari 2020, ditambah isu Asabri. Bisik-bisik, sejumlah lembaga asuransi dan BUMN lain konon juga memiliki permasalahan keuangan yang serius.
"Di kalangan DPR RI mulai dibicarakan desakan untuk membentuk Pansus. Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas. Bahkan, menurut sejumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang menggebu-gebu untuk membentuk Pansus juga dari kalangan partai-partai koalisi," kata SBY.
SBY menilai niat membentuk Pansus Jiwasraya ini menarik. Belakangan, kata SBY, koalisi pendukung pemerintah lebih memilih panja, bukan pansus.
Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku menelisik lebih dalam alasan orang-orang yang semula menginginkan pansus untuk menyelidiki masalah Jiwasraya. Dia amat kaget mendengar alasan tersebut.
"Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya 'geleng kepala'. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh," ucap SBY.
"Ada yang 'dibidik dan harus jatuh' dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," imbuh dia.(dtk)