Saingi Putri Maruf Amin di Pilkada Tangsel, Demokrat Banten Siap Dorong AHY

Saingi Putri Maruf Amin di Pilkada Tangsel, Demokrat Banten Siap Dorong AHY

Gelora News
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO - Setelah puteri Wakil Presiden Maruf Amin, Siti Nur Azizah dipastikan maju di Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) 2020, kini santer putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga akan maju berkonstetasi di daerah penyangga ibukota Jakarta ini.  

Adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Provinsi Banten, Iti Octavia Jayabaya, yang mewacanakan langsung AHY maju di Pilkada Tangsel.

Iti menyampaikan itu saat launching Penjaringan DPC Demokrat Tangsel di Rumah Makan Lembur Kuring, Serpong, Tangsel, Kamis (5/12).
 
"Sekarang kan fenomenanya Pak Jokowi, anaknya mencalonkan Walikota Solo, mantunya mencalonkan di Medan. Kalau AHY mau, ya kita calonkan di sini," ujar Iti.

Walau begitu, AHY masih akan menunggu persetujuan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan DPP Demokrat.

"Kalau saya pribadi inginnya seperti itu. Tapi kan Ketum dan DPP punya pertimbangan lain. Kalau kita dari DPD dan Tangsel punya pandangan seperti itu (mengusung AHY)," katanya.

"Pak SBY, kalau dulu kan suka dikaitkan dengan membangun dinasti, kalau sekarang kan sudah tidak ada posisi apa," tambah Iti.

Iti melihat, sudah seharusnya Demokrat menurunkan calon dengan nama besar. Terlebih di Tangsel sudah ada nama putri Wapres yang menyatakan keseriusannya maju di Pilkada Tangsel.

"Tangsel ini kan lawannya berat-berat," imbuhnya.

Walau begitu, sebagai Ketua DPD Demokrat Banten, Iti, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada kader internal untuk mendaftar penjaringan bakal calon Walikota Tangsel.

"Tergantung (kader internal) kalau elektabilitasnya mumpuni ya kita pasti usung karena internal jauh lebih menguntungkan. Tapi kita juga kan harus berkoalisi karena baru lima kursi, sementara syarat harus 10 kursi," katanya.

"Makanya saya bilang kader internal punya kesempatan yang sama begitupun dari luar. Nanti tim kelompok kerja (Pokja) di tiap kabupaten/kota yang mengolahnya. Dan yang penting melihat elektabilitas dan tidak cacat hukum," tegas Iti.  ()
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita