GELORA.CO - Usulan pilkada melalui DPRD atau tak langsung menuai pro dan kontra. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mempertanyakan pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang mengusulkan pilkada melalui DPRD.
Tito menyebut pilkada melalui DPRD berdasarkan kajiannya terhadap evaluasi pilkada langsung selama ini. Menurut Mardani, pilkada melalui DPRD sama seperti saat Orde Baru.
"Ini agak aneh menurut saya. Seharusnya para menteri yang baru sebulan dilantik menjabat di periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi harus menyampaikan informasi yang sesuai dengan keinginan Presiden, bukan malah membuat kegaduhan seperti ini, mengembalikan pilkada melalui DPRD seperti di era Orde Baru lalu," kata Mardani melalui keterangan tertulisnya, Rabu 13 November 2019.
Mardani mengatakan, pilkada langsung merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Maka itu, justru akan semakin banyak mudaratnya bila mengembalikan pilkada melalui DPRD.
"Antara lain seperti kepala daerah terpilih akan rentan dan mudah diturunkan DPRD. Selain itu, apakah indeks korupsi akan lebih baik belum tentu juga," tuturnya.
Maka itu, kata dia, sebaiknya evaluasi pilkada langsung mesti concern pada evaluasi teknis penyelenggaraannya.
Ia juga mengatakan, terpilihnya kepala daerah sejak era pilkada langsung menjadi lebih baik. Sebab, bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung. Kemudian, masih banyak juga kepala daerah berprestasi yang lahir dari rahim pilkada langsung.
"Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan lain sebagainya,” kata Mardani.
Menurutnya, langkah evaluasi syarat pilkada langsung sudah tepat. Salah satunya perlu menurunkan ambang batas dari 20 persen menjadi 7-10 persen agar terjadi kompetisi yang ketat serta menghasilkan banyak pilihan calon kepala daerah bagi masyarakat.
"Sehingga mereka bisa memilih yang terbaik untuk memimpin nantinya,” ujarnya. [vn]