GELORA.CO - Berbeda dengan Mendagri Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung masih perlu dipertahankan. Alasannya, penyelenggaraan pilkada langsung agar partisipasi politik masyarakat dapat tersalurkan.
Menurut Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi pilkada langsung dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Untuk itu tidak tepat jika buru-buru diganti, karena sistem demokrasi sudah menjadi pilihan bangsa Indonesia.
"Ruang itu diberikan baik melalui Pilpres langsung maupun Pilkada langsung," kata Pramono, Senin (18/11/2019).
Pramono juga mengatakan KPU selalu melakukan perbaikan dan evaluasi setelah setiap hajatan pilkada digelar. "KPU sejak Pilkada 2018 selsai, kita kan juga melakukan kajian-kajian atas penyelenggaraan Pilkada serentak atas 2018 maupun juga Pilkada sebelumnya," kata dia.
Karena itu, jika masih terdapat persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu, Pramono menyatakan, KPU selalu siap untuk melakukan pembahasan. Ia mengajak, agar pihak yang ingin mempersoalkan Pilkada langsung bersama-sama mencari jalan keluar.
"Bagaimana soal biaya politik yang tinggi, bagaimana kita menekannya, bagaimana menutup cela korupsi. Jadi itu harus kita carikan jalan keluarnya, tidak perlu harus mengorbankan partisipasi politik masyarakat yang itu bisa terwadahi dengan baik jika Pilkada langsung masih dipertahankan," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai, perlu adanya kajian akademis secara mendalam terkait pelaksanaan Pilkada langsung yang sudah berlangsung 15 tahun. Ia menilai pilkada langsung perlu dievaluasi.
"Saya garis bawahi pernyataan saya, bahwa pelaksanaan Pilkada langsung harus dievaluasi," kata Tito Karnavian di Jakarta, Senin (18/11/2019).[tsc]