GELORA.CO - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/9/2019) hanya pencitraan semata.
Federasi Kontras Andy Irfan Junaeddi menilai hasil dari pertemuan itu sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan Papua, mulai dari perkara rasialisme di Asrama Papua Surabaya hingga pelanggaran HAM di Papua selama ini.
"Kalau kemarin Jokowi bertemu dengan sejumlah dengan puluhan tokoh, politisi lokal sana, 60 sekian orang itu, dan kemudian malah membahas ada sembilan permintaan, yang sama sekali enggak ada hubungannya dengan penyelesaian krisis di Papua. Hanya pencitraan semata," kata Andy di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (13/9/2019).
Diketahui, ketua rombongan tokoh Papua yang menemui Jokowi di Istana adalah Abisai Rollo. Abisai pernah menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Kota Jayapura saat Pilpres 2019.
Selain itu, Abisai merupakan politikus Partai Golkar. Ia saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Jayapura.
Andy Irfan menuturkan, pertemuan itu bahkan dirasa aneh oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Keduanya mengaku tidak mengetahui pertemuan tersebut.
"Bahkan, gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat merasa tidak tahu dengan pertemuan itu, artinya antara Papua, Papua Barat dan Jakarta tidak ada koordinasi," kata dia.
Lebih lanjut, Andy menyebut penangkapan terhadap aktivis dan warga sipil Papua oleh pihak keamanan sangat bertolak belakang dengan pertemuan di Istana.
"Bahkan, aparat terus melakukan penangkapan terhadap warga sipil, dan tak pernah mengungkap dalang aksi rasisme di Papua," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu sejumlah tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Tokoh Adat Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo yang mewakili tokoh Papua menyampaikan 10 poin aspirasi masyarakat Papua.
Berikut 10 poin yang dimaksud:
1. Minta untuk adanya pemekaran provinsi 5 wilayah di provinsi papua dan papua barat
2. Pembentukan badan nasional urusan tanah papua
3. Penempatan pejabat eslon1 dan eslon 2 di kementerian dan TPMK
4. Pembangunan asrama nusantara di seluruh kota, wilayah dan menjamin mahasiswa papua.
5. Usulan revisi UU Otsus dalam prolegnas dalam 2020
6. Menerbitkan inpres untuk pengangkatan ASN Kolonel di tanah papua.
7. Percepatan palapa ring timur papua.
9. Bapak Presiden mengesehkan lembaga adat dan anak papua.
10. Membangun istana presiden RI di Papua di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura. [sc]