Adhie Massardi: Ketidakpercayaan Publik terhadap Pemerintah Semakin Besar

Adhie Massardi: Ketidakpercayaan Publik terhadap Pemerintah Semakin Besar

Gelora News
facebook twitter whatsapp

GELORA.CO -  Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai sangat rentan dengan aksi-aksi yang menuntut agar mundur dari jabatannya. Penyebabnya, banyak persoalan besar yang tidak diselesaikan. Bahkan ditanggapi pun tidak.

Kondisi ini membahayakan Jokowi karena gejolak sosial selalu muncul akibat gunung es banyaknya masalah yang dirasakan rakyat. Terutama masalah perekonomian karena berdampak langsung kepada masyarakat.

Menurut aktivis Antikorupsi, Adhie Massardi, kepercayaan publik terhadap pemerintahan ke depan akan semakin semakin besar. Ada perubahan iklim mendasar dari kondisi sosial-politik saat ini, yaitu perubahan iklim dari logika menjadi antilogika.

Menurut dia, secara logika, jika pemerintah gagal menyejahterakan masalah ekonomi dan sebagainya, maka konsekuensi loginsya tidak mungkin memenangkan pemilu.

“Kemudian, jika menang kembali seharusnya petahana semakin kuat, bukan justru timbul kekecewaan dan pergolakan di mana-mana,” kata Adhie dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/9).

Misalnya, muncul kericuhan dari daerah-daerah yang dimenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin di Papua. “Kemudian, ledakan mahasiswa juga berasal dari kampus, terutama UGM, di mana di situ ada Pratikno (Mensesneg), tapi justru tidak bisa dibendung,” kata dia.

Sebelum munculnya rentetan demontrasi, memang banyak persoalan akut dan tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Lebih jauh, pada tahun 1966, tuntutan mahasiswa saat itu adalah Tritura, bubarkan PKI dan turunkan harga. Namun ujungnya adalah penurunan Soekarno.

“Kenapa ujungnya kepemimpinan? Sebab, situasi ini ujungnya adalah pemimpin. Secara politik, penanggungjawab pergolakan politik secara nasional adalah presiden,” ujar mantan staf khusus presiden GusDur ini.

Maka itu, ia menyebut trias politika saat ini adalah negara, masyarakat dan pasar (pemegang modal). Bukan lagi legislatif, eksekutif dan yudikatif.

“Apa yang harus dilakukan? Menjaga eksistensi agar tetap bisa menuju pelantikan tanggal 20 Oktober, kalau memang harus turun sekarang turun saja, nanti tanggal 20 dilantik lagi,” katanya berkelakar.

Menurut dia, persoalan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah ke depan akan semakin besar. Jika tidak diantisipasi dengan baik, ditambah pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan, tak menutup kemungkinan stabilitas nasional akan terganggu.

“Penyusunan kabinet juga justru akan memusingkan. Di situasi kabinet yang sedang tidak baik ini, setiap koalisi pasti akan mencari cara untuk penyelamatan partainya,” katanya. [ns]
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita