Saat Jokowi Mulai Khawatir Langkah China 'Mainkan' Yuan

Saat Jokowi Mulai Khawatir Langkah China 'Mainkan' Yuan

Gelora News
facebook twitter whatsapp

GELORA.CO -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) nampaknya mulai khawatir dengan langkah China yang 'memainkan' nilai tukar yuan, merespons hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS) yang makin memanas.

Sore ini, usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jokowi mengumpulkan jajaran Menteri Ekonomi dan pemangku kepentingan terkait di Istana Merdeka untuk membahas antisipasi langkah China mendevaluasi Yuan.

Deretan menteri yang hadir yakni Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, hingga Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto.

Tak hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pun hadir dalam rapat yang berlangsung kurang lebih selama 2 jam itu.

Usai rapat, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan masih ada beberapa hal yang dibicarakan mengenai antisipasi pelemahan yuan. Namun, belum ada keputusan maupun instruksi khusus dari Jokowi terkait hal itu.

"Artinya kita belum putus semuanya. Sedang dibahas. Masih ada hal-hal yang kita bicarakan lebih lanjut, sekarang belum waktunya menjelaskan," tegas Darmin di kompleks kepresidenan Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Pelemahan yuan tentu bukan kabar baik bagi Indonesia. Pasalnya, produk asal China akan menjadi lebih murah di pasar global, dan secara langsung mendongkrak kinerja ekspor negeri Tirai Bambu.

Di tengah keretakan hubungan dagang antara China dan AS, produk China pun bisa leluasa berpenetrasi ke negara lain, tak terkecuali Indonesia. Bukan tidak mungkin, Indonesia akan kebanjiran produk China.

Apalagi, Yuan tercatat sudah melemah 3,03% terhadap nilai tukar rupiah sejak awal tahun. Kondisi ini tentu memungkinkan impor dari China akan mengalir deras ke berbagai wilayah di Indonesia.

Sepintas, memang hanya AS dan China yang terlibat dalam perang dagang. Namun, dampak dari hal ini terhadap perekonomian Indonesia mungkin menjadi alasan kuat Jokowi sampai-sampai harus membahas masalah ini dalam rapat tertinggi. [cb]
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita