GELORA.CO - Keputusan Partai Demokrat bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dinilai langkah tepat. Namun, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu diminta tidak main politik dua kaki.
"Semakin banyak partai yang bergabung dengan koalisi pemerintah, saya kira semakin baik sehingga tidak kita habiskan waktu kita untuk berdialektika, berdiskusi, berdebat di ruang publik," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta, Emrus Sihombing, Senin (12/8/2019).
Kendati dipandang baik, Emrus mengingatkan, ketika Demokrat sudah menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintahan, mereka harus memiliki sikap konsisten. Jangan sampai setelah bergabung, namun di tengah jalan masih menyerang pemerintah dengan alasan kritik membangun.
"Itu kan namanya main dua kaki. Kalaupun ketika nanti berkoalisi ada yang kurang maka harusnya disampaikan di rapat kabinet, tidak harus disampaikan di ruang publik dengan alasan kami tetap memberikan pengawasan kepada pemerintahan melalui legislatif. Itu sebenarnya politik dua kaki," kata dia.
Partai Demokrat akhirnya memutuskan masuk dalam Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Menurut Ketua Divisi Komunikasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaen, keputusan tersebut diambil setelah berkabung 40 hari meninggalnya Ani Yudhoyono.
"Jadi kalau ditanya ke mana arah politik Demokrat, ya memperkuat Pemerintahan Jokowi. Namun sikap tersebut kita kembalikan pada Pak Jokowi karena Pak Jokowi pemegang haknya, beliau lah yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai pemegang hak prerogatif," ujar Ferdinand, di Jakarta, Senin (12/8/2019).
Emrus menegaskan, jika Demokrat masuk koalisi, dia mesti berkomitmen mendukung pemerintah. Jika tidak mau, sebaiknya dari sekarang berpikir untuk menentukan sikap.
"Hidup itu kan soal pilihan. Jadi kalau sudah dipilih, jangan lagi ada alasan. Maka sebelum dipilih lakukanlah secara selektif, secara rasional. Kalau mau dia kritis ya di oposisi saja," kata dia. [nw]